Koreksi tanpa Solusi

Oleh: Anisa

jfID – Meminjam istilah Aristoteles, Zoon Politicon, yaitu zona hidup bersosial dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Manusia tidak akan mampu menyelesaikan hal-hal yang besar tanpa bantuan orang lain. Selain hidup berdampingan, manusia juga hidup dalam kritik. Sependapat dengan pernyataan Kirsch, bahwa; we will always need political dreamers; but for the sake of our democracy, we must hope that the future belongs to the critics yang artinya kita hidup dalam kritik. Apapun kritik itu, tidak akan lepas dari realitas kehidupan kita. Ia tetap tumbuh subur dan beranak pinak di alam demokrasi.

Baru-baru ini, pemerintah mengungkapkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk berpendapat. Hal ini telah dijamin dan tertuang dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (3) serta dalam pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa Semua orang dijamin di bawah lindungan hukum negara untuk bebas sebebas-bebasnya berkumpul dan menyampaikan aspirasi atau mengekspresikan pendapat mereka di muka publik. Sehingga  Inilah asal muasal literasi publik yang kemudian kita kenal dengan istilah literasi media digital.

Akan tetapi, dari kebesan berpendapat tersebut justru digunakan untuk hal-hal yang dapat menciptakan anarkisme, hoax, dan ujaran kebencian di media sosial. Semua orang bebas mengekspresikan kehendak hati mereka malah tidak terkonsep terlebih dahulu. Mereka mengungkapkan pendapat di muka publik sebagai bentuk dari kritik. 

Sebagaimana pernyataan Kirsch di atas, manusia hidup dalam ruang lingkup kritik. Sebagai evaluasi dan perilaku peduli, kritik menjadi solusi. Sedangkan realitanya,  bukan kritik yang kebanyakan orang sampaikan, barangkali cocok kita namai bully. Mereka cenderung nyinyir yang tak beralasan. Menyebutkan segala kekeliruan dan kesalahan dengan kata-kata yang tidak mengenakkan hati orang yang di kritik, dan bukannya menyelesaikan masalah, mereka justru menyampaikan argumentasi kritis tanpa solusi dan malah memperumit keadaan.

Akan tetapi kritik yang dimaksudkan adalah kritik yang relevan dengan hal yang dikritik, menyebutkan latar belakang permasalahannya kemudian memberikan solusi atau pemecahannya. Selain itu, kritikus haruslah mengerti apa yang mesti di kritik, sesuai dengan data-data terpercaya dan informasi yang tepat. Sebab kritik yang tidak sesuai dengan fakta bukan disebut kritik, melainkan fitnah, hoax, dan upaya pembunuhan karakter semata.

Sejatinya, bukan tidak menerima apabila suatu kritik mengarah pada seseorang. Sebab pada esensinya kritik bertujuan untuk memperbaiki dan sebagai evaluasi agar seseorang tersebut mampu melangkah dan maju ke arah yang lebih baik lagi. Hidup mapan berdemokrasi dengan sehat, dengan jiwa nasionalis yang semangat.

Tidak pernah menjadi kekeliruan kiranya bagi orang yang mampu mengolah nyinyiran orang lain dengan wadah ujaran kebencian menjadi sebuah pesan dan semangat baru bagi dirinya. Tidak menjadi gentar hanya dikarenakan ujaran-ujaran kritikus yang tidak mengenakkan, justru menjadikannya sebagai jamu yang mampu menambah kesehatan berpikir.  Berbesar hati dan mem-filter ucapan mereka patut dilakukan. 

Dalam pidatonya, Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo menyampaikan pesan moral agar semua pihak dari berbagai lapisan tidak alergi terhadap kritik. Pesan singkat tersebut disampaikan di depan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI gedung MPR, DPR, DPD RI Jakarta. 

Sebagai generasi bangsa yang telah dititipi kepercayaan besar sebagai aset terbesar negeri, sangat tidak etis apabila malah menyalah gunakan kebebasan berpendapat yang dimiliki dengan hanya menjadikan kritik sebagai media untuk menyerang personal maupun lembaga instansi. 

Dengan adanya kritik yang sudah disalah artikan tersebut, bukan lagi untuk mengoreksi kebijakan, tetapi lebih mengarah pada gunjingan dan cibiran. Dengan menjadi kritikus yang solutif, diharapkan mampu membawa perubahan yang positif kepada peradaban negeri.

Tentang Penulis: Anisa, Anggota FLP Ranting Annuqayah LATEE II dan aktif di SANGGAR SAREANG.