jfid – Timur Tengah adalah kawasan yang kaya akan minyak, sejarah, dan konflik.
Salah satu konflik yang paling menonjol adalah antara Israel dan Palestina, yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Konflik ini menarik perhatian dunia, termasuk Amerika Serikat (AS), yang merupakan sekutu utama Israel.
Namun, bagaimana dengan sikap negara-negara Arab yang mayoritas beragama Islam, seperti Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab (UEA)? Mengapa mereka tidak membantu Palestina melawan Israel? Apakah mereka tidak peduli dengan nasib saudara-saudara mereka yang tertindas?
Ternyata, alasan di balik sikap pasif dan tunduk negara-negara Arab terhadap AS dan Israel adalah karena mereka adalah warisan dari kolonialisme Eropa (dan berlanjut dengan dominasi AS di kawasan).
Rezim-rezim Arab itu berada di tampuk kekuasaan bukan karena dipilih oleh rakyat, melainkan “didudukkan” oleh Barat.
Sejarah mencatat, sebelum Perang Dunia I, sebagian besar wilayah Timur Tengah dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman, yang berpusat di Turki.
Namun, setelah Ottoman kalah dalam perang, wilayahnya dibagi-bagi oleh negara-negara Eropa, terutama Inggris, Prancis, dan Rusia, melalui Perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916.
Perjanjian ini menentukan batas-batas wilayah dan pengaruh negara-negara Eropa di Timur Tengah, tanpa memperhatikan sejarah, budaya, dan aspirasi rakyat setempat.
Akibatnya, banyak negara-negara Arab yang dibentuk secara sembarangan dan dipimpin oleh rezim-rezim yang pro-Barat.
Misalnya, Arab Saudi didirikan pada tahun 1932 oleh Abdul Aziz bin Saud, yang mendapat dukungan dari Inggris.
Mesir menjadi kerajaan yang dikepalai oleh Raja Farouk, yang merupakan boneka Inggris. UEA dibentuk pada tahun 1971 oleh tujuh emirat yang sebelumnya menjadi protektorat Inggris.
Rezim-rezim Arab ini tidak memiliki legitimasi dari rakyatnya, melainkan dari Barat. Mereka juga tidak memiliki visi dan misi yang jelas, selain mempertahankan kekuasaan dan kekayaan mereka.
Mereka takut kehilangan tahta jika berani melawan kehendak Barat, terutama AS, yang merupakan penerus dominasi Eropa di kawasan.
AS memiliki kepentingan besar di Timur Tengah, terutama terkait dengan minyak dan keamanan Israel. AS juga memiliki pengaruh besar terhadap negara-negara Arab, baik melalui bantuan militer, ekonomi, maupun politik.
AS sering kali menekan dan mengintervensi negara-negara Arab yang tidak sejalan dengan kebijakannya.
Contohnya, pada tahun 1953, AS dan Inggris melakukan kudeta terhadap Perdana Menteri Iran Mohammad Mossadegh, yang menasionalisasi industri minyak Iran.
Pada tahun 1956, AS dan Uni Soviet memaksa Inggris, Prancis, dan Israel untuk menghentikan invasi mereka ke Mesir, yang menasionalisasi Terusan Suez.
Pada tahun 1991, AS dan sekutunya mengusir pasukan Irak dari Kuwait, yang diinvasi oleh Saddam Hussein.
Dengan demikian, negara-negara Arab yang dipimpin oleh rezim-rezim otoriter dan korup tidak memiliki pilihan lain selain tunduk pada AS, yang merupakan atasan mereka.
Mereka tidak berani membela Palestina, yang dianggap sebagai ancaman oleh Israel dan AS.
Mereka juga tidak berani mendukung gerakan Arab Spring, yang menuntut demokrasi dan reformasi di kawasan.
Rezim-rezim Arab ini lebih memilih untuk berdamai dan menormalkan hubungan dengan Israel, seperti yang dilakukan oleh UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko pada tahun 2020.
Mereka juga lebih memilih untuk bersikap diam dan pasif terhadap konflik Israel-Palestina yang terus berlangsung, meskipun sesekali mengeluarkan pernyataan-pernyataan simbolis.
Rezim-rezim Arab ini telah kehilangan daya tarik dan atensi terhadap perjuangan Palestina, yang sebelumnya menjadi isu pan-Arab.
Mereka juga telah kehilangan rasa solidaritas dan persaudaraan dengan rakyat Palestina, yang seharusnya menjadi bagian dari umat Islam.
Mereka telah menjual martabat dan harga diri mereka demi kepentingan sempit mereka sendiri.
