Perang Tigray: Konflik Etnis dan Politik yang Menyebabkan Krisis Kemanusiaan di Ethiopia dan Eritrea

ZAJ
By ZAJ
10 Min Read

jfid – Perang Tigray adalah konflik bersenjata yang berlangsung selama dua tahun di wilayah Tigray, Ethiopia, antara pasukan khusus Tigray yang dipimpin oleh Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) dan pasukan gabungan Ethiopia dan Eritrea.

Konflik ini bermula dari ketegangan politik antara pemerintah pusat Ethiopia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abiy Ahmed dan pemerintah regional Tigray yang menolak reformasi yang dilakukan oleh Abiy.

Konflik ini juga melibatkan negara tetangga Eritrea, yang memiliki hubungan buruk dengan TPLF sejak perang perbatasan pada tahun 1998-2000.

Latar Belakang Konflik

TPLF adalah partai politik yang berkuasa di Tigray, sebuah wilayah yang berpenduduk sekitar 6 juta jiwa dan memiliki identitas etnis, budaya, dan bahasa yang berbeda dengan mayoritas penduduk Ethiopia.

TPLF juga merupakan anggota utama dari koalisi Front Demokrasi Revolusioner Rakyat Ethiopia (EPRDF), yang memerintah Ethiopia selama tiga dekade sejak menggulingkan rezim militer pada tahun 1991.

Di bawah EPRDF, Ethiopia menganut sistem federal yang memberikan otonomi luas kepada wilayah-wilayah berdasarkan kelompok etnis.

Abiy Ahmed menjadi perdana menteri Ethiopia pada tahun 2018, setelah gelombang protes anti-pemerintah yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap EPRDF, terutama dari kelompok etnis Oromo dan Amhara yang merasa terpinggirkan.

Abiy, yang berasal dari kelompok Oromo, melakukan reformasi politik dan ekonomi yang radikal, termasuk membubarkan EPRDF dan membentuk Partai Kemakmuran yang baru, yang bertujuan untuk menghapus politik berbasis etnis dan mempersatukan negara yang beragam.

Abiy juga berhasil menyelesaikan konflik lama dengan Eritrea, yang membuatnya mendapatkan Nobel Perdamaian pada tahun 2019.

Namun, reformasi Abiy tidak disambut baik oleh TPLF, yang merasa kehilangan pengaruh dan kekuasaan di pemerintahan pusat. TPLF menolak untuk bergabung dengan Partai Kemakmuran dan menganggap Abiy sebagai pemimpin yang tidak sah.

Ketegangan meningkat ketika pemerintah pusat menunda pemilihan umum nasional yang seharusnya digelar pada Agustus 2020 karena pandemi Covid-19, sementara Tigray tetap menggelar pemilihan regional pada September 2020 dan mengklaim kemenangan telak.

Pemerintah pusat menganggap pemilihan tersebut ilegal dan membekukan anggaran Tigray.

Perkembangan Konflik

*Ikuti jfid di Google News, Klik Disini.
*Segala sanggahan, kritik, saran dan koreksi atau punya opini sendiri?, kirim ke email faktual2015@gmail.com

Share This Article