jfid – Adminduk merupakan elemen yang amat vital bagi setiap warga negara, setinggi apapun sekolah seseorang, dia tidak akan bisa dapat pekerjaan apapun jika tidak memiliki KTP, ini salah satu contoh betapa pentingnya Adminduk bagi warga Indonesia umumnya.
Hal lain yang menjadi sorotan di tengah gencarnya Pemerintah Daerah melalui OPD yang bersangkutan melakukan terobosan dan inovasi untuk mensukseskan dan menuntaskan persoalan Adminduk ini, Pemerintah Lombok Timur agaknya kurang memperhatikan persoalan UPT DUKCAPIL ini.
Kami dari LAKPESDAM PCNU Lombok Timur menilai kehadiran UPT DUKCAPIL ini justru tidak menyelesaikan masalah, malah ini merupakan masalah baru, disinilah PEMDA LOTIM tidak peka terhadap kebijakan yang dibuat apakah pro rakyat atau pro pimpinan.
Persoalan Adminduk seperti KTP, KK, AKTE, maupun KIA progresnya belum terlihat, kenapa harus membuat beban baru yang membutuhkan budget yang lebih besar, disatu sisi memang, kami akui beberapa inovasi yang dilakukan DISDUKCAPIL sudah mulai dijalankan, hanya saja belum efektif.
Amanat UU tetang layanan Publik, tujuannya mendekatkan layanan sedekat-dekatnya dengan warga, lalu untuk apa UPT DUKCAPIL yang dibentuk sampai 9 UPT tersebut, bukankah UPT ini akan membutuhkan anggaran baru, akan membutuhkan belanja rutin nantinya, belum lagi mengenai tenaga, belum lagi belanja pegawai yang akan membengkak, belum lagi panjangnya birokrasi dalam mengurus adminduk ini.
Andaikata PEMDA LOTIM berniat melayani masyarakat sampai akar rumput, kenapa tidak biaya UPT yang 9 itu, dipakai membeli mobil layanan keliling, kalau mobil kan hanya membutuhkan biaya perawatan saja, tidak perlu belanja pegawai.
Ini belum kita berbicara mengenai persaingan pengaruh antara camat dan UPT, kalau urusan Adminduk di urus oleh UPT lalu camat kerjaannya apa, jikapun mau ekstrim melakukan pelayanan kepada masayarkat bawah, kembalikan saja urusan adminduk ke Desa. Belum lagi keluhan warga mengenai calo, ini saja dibahas sejak zaman fir’aun ngojek, tapi tidak ada hasil yang signifikan.
Padahal fungsi KTP ini sangat berharga sekali lo, bagaimana PEMDA mau mengentaskan kemiskinan kalau warganya tidak memiliki KTP, untuk mengakses bantuan orang pakai KTP, mereka punya skill bagus, tapi tidak punya modal, nah untuk mengakses modal usaha kemanapun, pasti membutuhkan KTP juga hayo, betapa pentingnya adminduk ini, bahkan ia lebih penting dari Ijazah manapun.
Harapan kami begitu, PEMDA harus lebih inovatif, dan mempertimbagkan hal-hal yang sekiranya tidak efektif dan efisien untuk Daerah, terutama mengenai Adminduk ini, jangan ada alasan blangko habis, alat cetak macet, prasarana kurang, ini hanya alasan saja, saya teringat pesan balok ocet “Lamun te mele lueq cara, lamun ndekte mele lueq alasan”.
Penulis Suriadi (Ketua LAKPESDAM PCNU Lombok Timur)
