Jfid – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, baru-baru ini memberikan penjelasan terperinci mengenai isu kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah menjadi topik hangat di kalangan mahasiswa dan perguruan tinggi negeri (PTN).
Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Nadiem menyampaikan bahwa kenaikan UKT hanya akan berlaku untuk mahasiswa baru, menepis kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan mempengaruhi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan.
Kontroversi ini bermula ketika sejumlah PTN mengumumkan penyesuaian tarif UKT yang signifikan, memicu protes dari mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya.
Kementerian Pendidikan sebelumnya telah mengeluarkan Peraturan Mendikbud Nomor 2 tahun 2024 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan pada PTN, yang menjadi dasar bagi kampus-kampus untuk menaikkan UKT.
Penjelasan Mendikbudristek
Nadiem menegaskan bahwa kenaikan UKT tidak akan diberlakukan secara retroaktif dan hanya akan mempengaruhi mahasiswa yang mendaftar setelah kebijakan ini diterapkan.
“Ini yang kadang masih ada mispersepsi, ini tidak benar.Aturan ini hanya berlaku untuk mahasiswa baru,” ujar Nadiem dalam rapat tersebut.
Reaksi Pimpinan DPR
Namun, penjelasan tersebut tampaknya belum cukup untuk meredakan kebingungan di antara anggota DPR.
Beberapa pimpinan DPR mengaku masih bingung dengan mekanisme dan implementasi kebijakan baru ini, menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara kementerian dan lembaga legislatif.
Tanggapan Mahasiswa
Di sisi lain, mahasiswa mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa kenaikan UKT dapat membebani secara finansial dan berpotensi menghalangi akses pendidikan tinggi.
“Yang kami resahkan, UKT di Unsoed itu naik melambung sangat jauh tinggi.Naik bisa 300%-500%.Contoh di fakultas saya sendiri, dari fakultas peternakan, sebelumnya Rp 2,5 juta, sekarang naik jadi Rp 14 juta,” kata Maulana Ihsan, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsoed.
Komitmen Nadiem
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Nadiem berjanji akan menghentikan kenaikan UKT yang nilainya tidak wajar dan menjamin bahwa tidak akan ada mahasiswa yang gagal kuliah atau terbebani biaya tambahan akibat kebijakan ini.
“Jadi tidak ada mahasiswa yang gagal kuliah, atau tiba-tiba membayar lebih banyak akibat kebijakan ini,” tegas Nadiem.
News peg dalam berita ini adalah rapat kerja antara Mendikbudristek dengan Komisi X DPR RI yang membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN.
Sementara itu, news hook-nya adalah kebingungan yang masih dirasakan oleh pimpinan DPR meskipun telah mendapatkan penjelasan langsung dari Nadiem Makarim.
Kenaikan UKT memang menjadi isu sensitif yang membutuhkan komunikasi yang jelas dan transparan dari semua pihak terkait.
Meskipun Nadiem telah memberikan klarifikasi, masih ada ruang untuk diskusi lebih lanjut guna memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan dengan adil dan tidak memberatkan mahasiswa.
