Jakarta – Polemik program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang memotong gaji pegawai menjadi sorotan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Presiden terpilih periode 2024-2029 itu berjanji akan mempelajari program tersebut dan mencari solusi terbaik.
Kontroversi Tapera: Bikin Pusing Banyak Pihak
Program Tapera telah menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak yang tidak setuju dengan program yang memotong gaji ini.
Hari ini, sejumlah buruh bahkan turun ke jalan dan menggelar demo di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Berbagai tuntutan disampaikan massa buruh, termasuk menolak iuran Tapera.
Pengamat properti Anton Sitorus juga ikut mengkritisi kebijakan Tapera. Menurutnya, masalah perumahan bukan sekadar soal pembiayaan.
Ini menunjukkan bahwa polemik Tapera bukan hanya tentang pemotongan gaji, tetapi juga tentang bagaimana program ini dapat menyelesaikan masalah perumahan di Indonesia.
Prabowo Siap Cari Solusi Tapera
Prabowo Subianto, sebagai presiden terpilih, telah berjanji akan mencari solusi terbaik untuk permasalahan Tapera.
Meski belum mengambil sikap apakah akan melanjutkan atau membatalkan aturan Tapera, Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan mempelajari dan mencari solusi yang terbaik.
Masa Depan Tapera: Antara Harapan dan Keraguan
Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bahwa program Tapera adalah program lama yang sudah berjalan sejak 2018.
Peraturan Pemerintah (PP) yang diumumkan beberapa waktu lalu adalah bentuk pembaharuan kebijakan yang akan diterapkan nantinya secara utuh pada seluruh pekerja pada 2027.
Namun, banyak pihak yang meragukan efektivitas program ini. Sejak program ini berjalan dari 6 tahun yang lalu, permasalahan backlog perumahan belum juga terselesaikan.
Perubahan gaya hidup anak muda yang memilih tidak tinggal di hunian permanen karena harga hunian yang semakin tinggi ditaksir sebagai penyebabnya.
Polemik Tapera adalah isu yang kompleks dan memerlukan solusi yang matang. Dengan janji Prabowo untuk mencari solusi terbaik, diharapkan polemik ini dapat segera tuntas dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari program ini.
Namun, perlu diingat bahwa solusi yang diusung harus mempertimbangkan berbagai aspek, tidak hanya soal pemotongan gaji, tetapi juga bagaimana program ini dapat efektif dalam menyelesaikan masalah perumahan di Indonesia.
