jfid – Klaim terbaru oleh Jenderal Juan Jose Zuniga, pemimpin upaya kudeta di Bolivia, mengenai pembebasan “tahanan politik,” termasuk tokoh-tokoh terkenal seperti mantan Presiden Jeanine Áñez dan Evo Morales, telah memicu kontroversi dan mendapat penolakan tajam dari otoritas Bolivia.
Pernyataan Zuniga mengenai pembebasan tahanan politik, yang disebutnya sebagai upaya untuk mengembalikan “demokrasi sejati,” berbeda jauh dengan sikap pemerintah Bolivia di bawah Presiden Arce, yang menyangkal pengakuan terhadap tindakan semacam itu.
Situasi ini menghadirkan pertanyaan kritis tentang stabilitas politik Bolivia dan sikap pemerintah dalam meredam ketegangan politik masa lalu.
Jenderal Zuniga, yang gagal dalam upaya kudeta di Bolivia, mengumumkan rencana untuk membebaskan tahanan politik, dengan menyebut perlunya mengembalikan apa yang ia sebut sebagai “demokrasi yang sejati.”
Di antara yang disebutkan adalah Jeanine Áñez, yang dipenjara atas perannya dalam protes mematikan setelah naik ke tampuk kekuasaan pada 2019, dan Evo Morales, yang terpaksa mundur dari jabatannya di tengah tekanan militer saat protes meluas menuduh kecurangan dalam pemilu 2019.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehakiman Bolivia Ivan Lima dengan tegas membantah klaim Zuniga, menuduhnya berbohong dan membenarkan tindakannya yang melanggar hukum. Lima menegaskan bahwa Zuniga dihadapkan pada tuduhan terorisme dan pemberontakan bersenjata, menolak segala legitimasi dalam klaim Zuniga tentang tahanan politik.
Pemerintahan Presiden Arce telah menahan diri untuk secara resmi mengakui tindakan Zuniga atau konsep pembebasan tahanan politik, dengan menjaga sikap yang mengutamakan hukum dan norma-norma demokratis.
Pernyataan resmi dari Bolivia tidak mendukung klaim Zuniga, menggarisbawahi komitmen pemerintah terhadap stabilitas dan akuntabilitas hukum.
Klaim Zuniga telah menuai keraguan dan kekhawatiran baik di dalam negeri maupun internasional, dengan kritikus menganggapnya sebagai upaya untuk mengguncang pemerintahan sah Bolivia dan mengganggu proses demokratis.
Narasi yang bertentangan ini mencerminkan pembagian politik yang dalam dan tantangan berkelanjutan terhadap tata kelola demokrasi di Bolivia.
Saat Bolivia menghadapi perkembangan yang penuh gejolak ini, implikasi dari klaim Zuniga dan respons pemerintah akan menjadi krusial dalam menentukan arah politik negara tersebut.
Kedudukan yang teguh dari pemerintah mempertegas keprihatinan yang lebih luas terhadap tata kelola, keadilan, dan hukum di wilayah tersebut.
