jfid – Surabaya, 5 Juni 2024 – Kasus yang menimpa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menimbulkan diskusi hangat mengenai integritas dan perilaku pejabat negara dalam perspektif hukum Islam.
Khofifah, yang dikenal sebagai salah satu tokoh wanita muslim berpengaruh di Indonesia, kini menghadapi tuduhan yang bisa merusak reputasinya dan kepercayaan publik. Bagaimana hukum Islam memandang tindakan pejabat negara dalam konteks ini, serta implikasinya terhadap integritas pejabat publik di Indonesia?
Kasus ini bermula ketika Khofifah dituduh terlibat dalam dugaan penyalahgunaan wewenang terkait proyek infrastruktur besar di Jawa Timur. Tuduhan ini memicu kontroversi, mengingat Khofifah adalah figur publik yang selama ini dianggap bersih dan memiliki komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip keislaman dalam menjalankan tugasnya.
Kasus ini bermula dari laporan investigasi yang mengindikasikan adanya aliran dana tak wajar ke rekening pribadi Khofifah dari proyek infrastruktur yang sedang dijalankan oleh pemerintah provinsi.
Proyek tersebut, yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, diduga menjadi ajang korupsi oleh beberapa pejabat teras. Khofifah sendiri membantah keras tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima dana ilegal dari proyek tersebut.
Selain Khofifah, beberapa pejabat tinggi di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur juga sedang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga berperan aktif dalam mengatur aliran dana dari proyek infrastruktur tersebut. Kasus ini juga melibatkan beberapa kontraktor besar yang mendapatkan tender dari pemerintah provinsi.
Kasus ini mencuat ke publik pada awal Mei 2024, ketika media massa mulai memberitakan hasil investigasi KPK. Penyidikan intensif oleh KPK dilakukan di beberapa lokasi penting di Jawa Timur, termasuk kantor gubernur dan kantor-kantor dinas terkait proyek infrastruktur tersebut.
