Mataram, Jurnalfaktual.id | Lawan kebijakan anti rakyat dan perkuat persatuan gerakan rakyat, sekelompok Joker dan Aliansi Masyarakat NTB Bergerak mendatangi kantor DPRD Provinsi NTB, Senin 28 oktober 2019.
Negara Dunia ketiga, seperti Indonesia yang menguntungkan fondasi ekonominya pada investasi membuat indonesia terus melakukan regulasi atau perubahan aturan untuk menyesuaikan diri terhadap kepentingan kapitalisme.
Menurut Aitha Lestari korlap aksi tersebut, ia memaparkan, hal ini yang kemudian menjadi gejolak di negara semenjak satu bulan yang lalu penolakan terhadap RUU KPK yang sudah disahkan menjadi UU, penolakan terhadap RUU pertanahan, ketenagakerjaan, minerba, kemasyarakatan, dan RKUHP.
“Ini menandakan bahwa ada kepentingan pengusaha yang hendak ingin dicapai oleh para pengusaha melalui kebijakan-kebijakan yang sedang direncanakan,” terang korlap 1 Aitha Lestari (ketua Kom. LMND UNRAM).
Hal senada disampaikan korlap II Saripudin bahwa di NTB sendiri sebagai koridor pariwisata dan pangan juga secara masif mendatangkan investasi dengan mengabaikan masalah rakyatnya.
“Bukan hal yang asing ketika pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus menghamba kepada investasi,” tegasnya.
“Maka selama itu pula tidak ada kepentingan rakyat di dalamnya sebut saja masalah kenaikan biaya Pendidikan di NTB, anjloknya harga komoditas pertanian, dana gempa, serta krisisnya air bersih di beberapa daerah,” tambah korlap II Saripudin (BEM UNRAM).
Lebih lanjut, Bayu Aryadani selaku koordinator umum aksi menyampaikan orasi singkatnya, hari ini adalah momentum Hari Sumpah Pemuda, maka kami menyerukan kepada kaum muda dan kelompok rakyat lainnya.
“Mari kita membangun persatuan dengan serius dan membangun kekuatan alternatif untuk kesejahteraan secara ekonomi dan politik republik,” cetusnya.
Melalui aksi dari Aliansi Rakyat untuk pembangun menuntut agar menertibkan perppu KPK dan menolak RUU pertahanan minerba dan ketenagakerjaan, maupun kemasyarakatan dan RKUHP.
Serta berikan jaminan kesehatan, pendidikan layak bagi rakyat, usut tuntas dan cabut izin korporasi yang melakukan pembakaran hutan, stabilisasi komoditas pertanian, hentikan perampasan lahan dan konflik agraria, dan meminta agar bagaimana DPR provinsi NTB memberikan solusi atas krisis air bersih di NTB serta transparansi dana gempa yang masih menyisahkan ironi. (Lns)
