jf.id – Pembangunan fasilitas gedung Kesehatan berupa Puskesmas di Lingkup Pemkab Lombok Barat dianggap bermasalah. Sebab, sampai detik ini, gedung tersebut masih mangkrak dan belum selesai dikerjakan sampai awal tahun 2020. Jum’at, 03/01/2020.
Mangkraknya pembangunan gedung Puskesmas tersebut disinyalir tidak mempunyai relevansi sama sekali dengan alasan kondisi saat ini.
“ini kan kalau gak salah proyek pengerjaanya menggunakan anggaran tahun 2019, kok sampai sekarang belum selesai juga, ini patut kami pertanyakan” kata Taufiqurrahman, Ketua GMPTP (Gerakan Masyarakat Peduli Transparansi Pembangunan).
Taufiq merasa kecewa terhadap kinerja Pemerintah Kab. Lobar dan Wakil Rakyat yang menaungi Dinas terkait terkhusus Dikes Lobar terhadap mangkraknya proyek pembangunan beberapa unit Puskesmas di wilayahnya.
”dari hasil investigasi kami, pengerjaan yang lambat dan tidak tepat waktu akibat kelalaian dari pihak-pihak terkait,” katanya.
Kondisi ini sangat memprihatinkan dan disesalkan karena menurutnya akan sangat mempengaruhi kwalitas pekerjaan semua pembangunan pada tahun anggaran 2020.
“akibatnya kan ada dua sisi, yakni untuk tahun anggaran 2020, pastinya akan menghabiskan waktu saja, sebab proyek yang dikerjakan tahun 2019 masih dikerjakan tahun 2020 dan untuk tahun 2019, akan berdampak kepada kwalitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat” imbuhnya.
Pelayanan kepada masyarakat dalam konteks kesehatan mengambil sampel dari beberapa Puskesmas di Kec. Lingsar, Lobar yang masih pinjam tempat pelayanan.
“rata-rata Puskesmas yang dibangun pelayanannya menggunakan tempat seadanya, misalkan ruko yang hanya berukuran 3 kali 5 meter, ingat ini kita berbicara masalah azas kemanusiaan” sergah Taufiq.
Mengingat tahun 2020 masuk APBD Murni, proyek Puskesmas diduganya akan bisa terbayarkan pada anggaran perubahan.
“ itupun harus dan atas persetujuan DPRD Lobar. kalau tidak disetujui, pasti tidak bisa dibayarkan. jangan di anggap remeh dan ini tidak sedikit,” tandas Taufiq.
Taufiq meminta Dewan sebagai wakil rakyat dan alat kontrol publik harus bersuara jangan diam dan terkesan tutup mata terhadap kondisi tersebut.
“bila perlu DPRD dalam hal ini Komis IV yang menaungi untuk panggil OPD bersangkutan, dalam hal ini Dikes Lobar. ” sambung Taufiq.
Terkait dengan fungsi kontroling DPRD Lobar, pihaknya juga mempertanyakan keseriusan wakil rakyat yang membidangi hal tersebut untuk membela kepentingan rakyat.
“kapasitas DPRD yang membidangi hal ini miskin pengawasan dan kontroling, pembangunan tempat pelayanan rakyat kok bisa mangkrak sampai awal tahun anggaran 2020, kami patut menduga bahwa wakil kami tutup mata karena sudah dibisu kan mulutnya oleh pemenang tender” ungkap Taufiq.
Terkait dengan DPRD Lobar yang seolah tutup mata, Taufiq merasa ada kekecewaan masyarakat terhadap DPRD yang seharusnya menjalankan fungsi kontroling nya dengan serius.
“di Puskesmas Sigerongan, Lingsar Lobar kita bisa cek kondisinya memprihatinkan, kami merasa gagal punya wakil rakyat yang diantar rakyat menduduki kursi DPRD Lobar” cetus Taufiq.
Dengan kejadian ini, pihaknya meminta agar pihak terkait turun ke lapangan mengecek keberadaan Puskemas yang pembangunan yang masih mangkrak.
“kami tidak tahu menahu tentang peraturan Daerah yang misalnya ada perpanjangan waktu pengerjaan, kami hanya minta agar pihak terkait untuk turun cek di lapangan, kami rakyat mempunyai lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, biar nanti kami tidak dikira membohongi publik dan bapak-bapak,” lanjutnya.
Selain meminta lembaga-lembaga negara untuk terjun ke lapangan, pihaknya meminta kepada Bupati Lobar untuk mengadakan evaluasi kerja menyeluruh lingkup OPD Lobar, terkhusus OPD terkait.
“Kasian bupati jika ada banyak masalah di tahun 2019, ini jadi tidak soft landing di pemerintahan, kami meminta komitmen OPD terkait dan Komisi yang membidangi hal ini untuk terbuka, bahkan mengadakan evaluasi di awal tahun 2020 ini, kalau tidak maka telah terjadi pengkhianatan terhadap amanah rakyat karena semua pembiayaan pembangunan Puskesmas ini dari duit rakyat bukan hadiah dari Hongkong,” imbuhnya.
Laporan: M. Rizwan
