jfid – Bakal calon presiden Ganjar Pranowo memberikan rapor merah untuk penegakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Ganjar menilai penegakan hukum di Indonesia masih lemah dan belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Ganjar mengungkapkan penilaian tersebut saat menjadi narasumber dalam acara Mata Najwa yang tayang di Trans7, Rabu (17/11/2023).
Ganjar mengaku memberikan skor 5 dari skala 10 untuk penegakan hukum di bawah kepemimpinan Jokowi.
“Kalau saya kasih nilai, mungkin 5. Karena saya lihat penegakan hukum kita masih lemah, masih banyak yang belum terungkap, masih banyak yang belum teradili, masih banyak yang belum mendapatkan kepastian hukum,” kata Ganjar.
Ganjar mencontohkan beberapa kasus yang menurutnya belum terselesaikan secara hukum, seperti kasus Jiwasraya, Asabri, dan Bank Century.
Ganjar juga menyebut kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum, seperti kasus suap hakim konstitusi Anwar Usman dan kasus dugaan korupsi di Kejaksaan Agung.
“Kalau kita lihat, ada banyak sekali kasus-kasus yang belum selesai, yang belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Saya kira ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah,” ujar Ganjar.
Pernyataan Ganjar tersebut mendapat kritik dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin.
Jubir TKN Ace Hasan Syadzily menilai Ganjar tidak bijak dan tidak berterima kasih atas prestasi Jokowi di bidang hukum.
“Menurut saya, Pak Ganjar tidak bijak. Dia tidak menghargai apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi di bidang hukum. Pak Jokowi sudah banyak melakukan reformasi hukum, memberantas korupsi, memberikan kebebasan pers, dan menjaga hak asasi manusia,” kata Ace.
Ace menambahkan, Ganjar seharusnya memberikan apresiasi kepada Jokowi yang telah mengangkat Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.
Ace menilai Mahfud adalah sosok yang berintegritas dan berkompeten dalam mengurus urusan politik, hukum, dan keamanan.
“Kalau Pak Ganjar mau jujur, dia harus mengakui bahwa Pak Jokowi sudah memberikan kepercayaan kepada Pak Mahfud untuk menjadi Menko Polhukam. Pak Mahfud adalah orang yang sangat berpengalaman dan berwibawa di bidang hukum. Dia juga merupakan bakal cawapres Pak Ganjar. Jadi, Pak Ganjar harus berterima kasih kepada Pak Jokowi,” tegas Ace.
Sementara itu, Mahfud MD membela Ganjar dari kritik TKN. Mahfud mengatakan, Ganjar berhak memberikan penilaian sesuai dengan pandangannya. Mahfud juga mengklaim bahwa Jokowi tidak marah dengan pernyataan Ganjar.
“Menurut saya, Pak Ganjar tidak salah. Dia hanya menyampaikan pendapatnya sebagai warga negara yang peduli dengan hukum. Saya kira Pak Jokowi tidak keberatan dengan itu. Pak Jokowi juga menghormati hak setiap orang untuk berpendapat,” ujar Mahfud.
Mahfud juga menegaskan bahwa penegakan hukum di era Jokowi sudah cukup baik dan progresif.
Mahfud menyoroti beberapa capaian yang telah diraih oleh pemerintah, seperti peningkatan indeks persepsi korupsi, penyelesaian kasus pelanggaran HAM, dan penegakan supremasi hukum.
“Kalau kita lihat, penegakan hukum di era Pak Jokowi sudah cukup baik dan progresif. Kita sudah naik peringkat di indeks persepsi korupsi. Kita sudah menyelesaikan beberapa kasus pelanggaran HAM, seperti kasus Talangsari, Tanjung Priok, dan Trisakti. Kita juga sudah menegakkan supremasi hukum, seperti kasus Djoko Tjandra, Harun Masiku, dan Rizieq Shihab,” papar Mahfud.
Mahfud berharap, Ganjar bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan penegakan hukum di Indonesia.
Mahfud juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.
“Saya berharap, Pak Ganjar bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan penegakan hukum di Indonesia. Saya juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat,” pungkas Mahfud.
