jfid – Dalam Kongres I Front Nelayan Indonesia (FNI) pada November 2021, yang terdiri dari 11 sayap organisasi dan diwakili sejumlah 22 pimpinan sayap organisasi stakeholder nelayan dari berbagai komoditas, seperti nelayan Lobster, Petani rumput laut, komunitas budidaya lobster, petani garam, nelayan kepiting dan Rajungan, nelayan Lanra (Gilnet), nelayan penyelam (snorkel), pembudidaya bandeng, kelompok petambak dan lainnya.
Dalam keterangan pers, Wahyu Alamsyah Sekjend Front Nelayan Indonesia (FNI) mengatakan bahwa kongres merupakan forum refleksi sektor kelautan dan perikanan yang mewadahi seluruh organisasi nelayan yang berada dibawah Front Nelayan Indonesia (FNI). “Mengingat Indonesia, salah satu negara maritim yang sangat besar dan kaya akan komoditas.” kata Wahyu, Jumat (28/1/2022).
Lanjut, Wahyu, masalah – masalah yang dibahas dalam kongres nelayan kemaren seputar benturan antara nelayan dengan kebijakan politik pemerintah dalam berbagai produk regulasi. Terutama, keputusan yang dapat kita ambil dalam kongres I Nelayan Indonesia kemaren adalah perjuangan politik jalur parlemen di DPR dan eksekutif dalam menghadapi Pemilihan Presiden, Pilkada, dan Pemilu Legislatif.
“Namun, negara maritim belum sepenuhnya memahami apa yang menjadi kehendak berdaulatnya nelayan dan masyarakat pesisir Indonesia. Secara politik diparlemen DPR, belum sungguh – sungguh perjuangan dan keberpihakan terhadap nelayan. ” imbuhnya
Wahyu Alamsyah juga mengeluhkan, regulasi di sektor kelautan dan perikanan belum mampu pertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan hukum, terutama terkait dengan nasib kesejahteraan nelayan di berbagai daerah.
“Mulai dari Peraturan Menteri Kelautan – Perikanan dan UU Perikanan. Dampak regulasi yang bertentangan itu, maka nelayan dan masyarakat pesisir terjadi polarisasi.” keluhnya.
Selain itu, Wahyu terangkan lebih jauh, kalau selama ini, banyak kebijakan yang merugikan nelayan dan dampaknya pada sektor ekonomi dan sosial. Padahal, potensi perikanan tangkap di Indonesia sangat besar, seharusnya bisa lebih meningkatkan kinerja pendapatan negara.
“Misalnya pada periode lalu, terjadi pelarangan sekitar 17 cabang alat tangkap nelayan. Apalagi, adanya program relokasi nelayan yang tidak sesuai wilayah (WPPNRI) dan tempat nelayan menangkap ikan, termasuk dinamika nelayan yang tak kunjung ada kepastian dalam berusaha,” tutupnya.
“Seharusnya kebijakan bisa berikan pertimbangan terhadap perikanan tangkap dan budidaya sehingga bisa mencerminkan nilai keadilan. Nelayan pun bisa berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia.” terang Sekjen FNI.
Pihaknya menambahkan, penyebab lain, melemahnya perikanan tangkap dan budidaya maupun ambruknya ekonomi pendapatan nelayan Indonesia, ketika ada kebijakan yang dipaksakan tidak sesuai kehendak nelayan sehingga mengalami kesulitan dalam melaut.
“Kami mengkaji seluruh regulasi terkait sektor kelautan dan perikanan telah berdampak negatif terhadap masa depan perikanan tangkap dan perikanan budidaya,” jelasnya.
Sementara itu, menurut Rusdianto Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) juga ikut dalam silaturahmi dengan PKB, bahwa Front Nelayan Indonesia (FNI) secara kelembagaan bersilaturahmi dengan pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, kemaren.
Lanjutnya, Rusdianto yang akrab disapa Bung Rusdi ini, mengatakan silaturahmi akan selalu membawa keberkahan, manfaat, menambah ilmu pengetahuan, pengabdian lebih untuk nelayan Indonesia. Karena, selama ini hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berjuang, membela, mengawal dan membantu nelayan Indonesia dari berbagai produk regulasi yang tidak berpihak kepada nelayan.” tegasnya.
Jejak digital dan momentum perjuangan nelayan bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dibawah kepemimpinan Gus Muhaimin Iskandar sebagai pemecah rekor membela nelayan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selalu hadir dalam denyut nadi para nelayan.
Rusdianto juga tegaskan, sangat berterima kasih atas silaturahmi bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). “Kami nelayan Indonesia dari latar belakang apapun selalu ingat akan militansi kader dan anggota serta pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang telah melahirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dimasa Presiden mendiang tokoh besar Bangsa, Ulama Nahdatul Ulama, yakni Abdurrahman Wahid (Gusdur).” katanya.
Nelayan selalu mengingat jasa – jasa besar Gusdur dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Apalagi, nelayan Indonesia lebih bergairah dan semangat membaca jejak pembelaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap kaum pinggiran seperti nelayan, pembudidaya, petani garam, petani rumput laut dan maritim. PKB itu selalu dihati para nelayan Indonesia.” ungkap Rusdianto dengan haru dan bangga.
Lanjut, Rusdianto, kedepan, atas silaturahmi tersebut, berkomitmen, Insya Allah lebih baik untuk kehidupan rakyat, nelayan dan masyarakat pesisir umumnya. Rencana Nelayan Indonesia (NI) akan deklarasi mendukung Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Gus Muhaimin untuk maju pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.” kata Rusdianto saat memberikan keterangan pers (28/02/2024) di Jakarta.
“Front Nelayan Indonesia (FNI) juga akan mendistribusikan seluruh sumber daya nelayan Indonesia untuk masuk dan maju pada Pemilihan Legislatif 2024 mendatang, baik tingkat Pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal itu, dilakukan semata – mata menjalankan hasil amanat Kongres I Front Nelayan Indonesia (FNI) pada November lalu.” imbuhnya.
Lebih teknis, Front Nelayan Indonesia (FNI) akan menggalang dukungan, komunikasi, mendata, dan membawa rekomendasi ke DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar secara serentak bergerak dan maju bersama mendukung pencapresan Gus Muhaimin.” tegas Rusdianto pada awak media.
“Tentu, dukungan tersebut, bukan tanpa alasan. Karena Gus Muhaimin bersama PKB-nya telah terbukti dari pendirian Kementerian Kelautan – Perikanan hingga perjuangan nelayan dan masyarakat pesisir tanpa lelah hingga sekarang. Jadi, kami selain berterima kasih, juga harus kerahkan segala daya upaya tenaga serta sumber daya nelayan untuk pencapresan Gus Muhaimin pada momentum Pilpres 2024 mendatang.” tutupnya. (DN).
