jfid – Yerusalem, 6 Mei 2024 – Dalam sebuah langkah yang mengejutkan dan kontroversial, pemerintah Israel, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, telah menutup operasi kantor berita Al Jazeera di wilayahnya.
Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dan konflik di wilayah Gaza.
Penutupan dan Penggerebekan
Pada hari Minggu, 5 Mei 2024, tentara Israel menggerebek kantor Al Jazeera yang berlokasi di Ambassador Hotel di Yerusalem.
Selain itu, peralatan penyiaran juga telah disita. Langkah ini diambil setelah pemerintah memutuskan untuk menutup operasi lokal stasiun TV milik Qatar tersebut.
Alasan Penutupan
Menurut Netanyahu, Al Jazeera dianggap sebagai media penghasut dan dituduh mengancam keamanan nasional Israel.
Selama perang di Gaza berlangsung, Al Jazeera telah aktif melaporkan operasi militer Israel. Pemerintah Israel menuduh Al Jazeera sebagai corong Hamas.
Reaksi Al Jazeera
Al Jazeera telah menanggapi tindakan ini dengan keras, menyebutnya sebagai “tindakan kriminal” dan menolak klaim bahwa jaringan tersebut mengancam keamanan Israel sebagai “kebohongan yang berbahaya dan konyol”.
Jaringan tersebut juga mengatakan bahwa mereka berhak untuk “mengambil setiap langkah hukum”.
Dampak dan Kritik
Penutupan ini telah menimbulkan kritik dari berbagai kelompok hak asasi manusia dan pers.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB juga mengkritik penutupan tersebut, menekankan pentingnya media yang bebas dan independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Meski demikian, layanan satelit Israel Yes telah menghentikan siaran Al Jazeera. Namun, pemblokiran ini hanya bersifat parsial, karena saluran tersebut masih dapat diakses melalui Facebook di Israel.
Kesimpulan
Penutupan Al Jazeera oleh Israel menunjukkan eskalasi dalam konflik yang sedang berlangsung.
Dengan meningkatnya ketegangan, penting bagi semua pihak untuk menghormati kebebasan pers dan hak asasi manusia. Ke depannya, kita semua berharap ada solusi damai yang dapat dicapai.
