Siapa Suruh Kita Terjebak Demokrasi Termahal di Dunia?

Herry Santoso
4 Min Read

jfID – BANGSA ini telah jauh terjebak pada sistem “demokrasi termahal di dunia”.  Sebagai manifestasinya, untuk menjadi seorang pemimpin di negara ini harus jadi orang kaya dulu. Untuk jadi seorang kepala desa saja misalnya, dapat dipastikan perlu merogoh kocek hingga tarusan juta rupiah ! Anda mungkin tidak percaya dengan modal 3 miliar rupiah, gagal memenangi pilkades!

Itulah demokrasi kita. Pertanyaannya adalah: Benarkah sistem demokrasi termahal di dunia itu sebagai cita-cita kemerdekaan dulu?

Mahalnya harga demokrasi di Indonesia memang bukan salah ibu mengandung atau ayah menaruh burung. Semua lantaran menderasnya _lthe global cultur yang menelikung bangsa ini, paling tidak semenjak kita ‘kehilangan jatidiri”. Ketergantungan demi ketergantungan telah menggantung bangsa, hingga bangsa yang ratusan tahun terkooptasi kolonialisme ini kembali runtuh dan buntung dalam kekuasaan penjajahan yakni penjajahan budaya dan ekonomi. 

Tidak masuk akal memang, kalau ingin jadi bupati/wali kota, seseorang harus punya modal sedikitnya Rp 50 milyard. Itu pun belum tentu jadi! Akibatnya, para pemodal yang pun datang membiayai sang calon pemimpin dan pada gilirannya lahirlah bupati atau wali kota “robot”. Bagaimana tidak, jika kepemimpinannya diatur oleh pemodal termasuk  dalam membuat peraturan perundang-undangan.

Rakyat ada Dimana ?

Itu pertanyaan konyol, sebab rakyat ada di bawah garis demarkasi kemiskinan, ketidakberdayaan, dan kebuntungan-kebuntungan lain sebagai ampas dan remah-remah kekuasaan dan hukum yang absolut (absolute power and lae that does not side with the common people).

Padahal seharusnya bentuk pemerintahan demokrasi berperan penting dalam sejarah modern. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana warga negara secara langsung menggunakan kekuasaannya. Namun, teore itu tidak ada dalam kamus demokrasi modern yang dianut oleh negara kita.

Warga yang seharusnya memiliki hak memilih perwakilan pemerintah yang secara kolektif membentuk badan pemerintah untuk seluruh negara (seperti parlemen),  kenyataannya teore-teore ini mirip dengan deretan puisi indah seorang penyair. Wajar jika pada tataran tertentu demokrasi modern identik dengan “Demokrasi Cap Tahi Kucing” yang menyesatkan rakyat jelata. Rakyat akan disembah tatkala akan ada pesta demokrasi, tetapi begitu berhasil rakyat akan tercampakkan begitu  saja!

Demokrasi ala Indonesia

Lucunya, para politikus (baca : pegawai partai) akan mencak-mencak bila dikatakan “demokrasi impor”, atau “bukan demokrasi Indonesia”. Mereka (dengan sulit dipahami orang awam) akan berargumentasi dalam stigma akademik, yang justru menjauh dengan rakyat bawah. Soal budaya voting misalnya, tidak mau dituduh “tabu” dalam kultur demokrasi Indonesia (baca : demokrasi Pancasila), lantaran kita sudah terlanjur lama menganut budaya “musyawarah” dan “gotong royong” yang khas Indonesia. Akan tetapi budaya itu raib, bergantilah dengan budaya : adu otot dan naik meja, atau kalau perlu adu jotos pun halal dan biasa !

Benarkah itu semua dampak dari amandemen UUD 1945 yang berjilid-jilid? Semua, pasti angkat bahu, bahkan di pelaku amandemen sendiri pun jika ditanya akan  ngeloyor pergi. Ah ?! ***

Herry Santoso adalah pemerhati masalah sosial politik dan budaya tinggal di Blitar, Jawa Timur.

Share This Article