Jfid – Senin (25/8/2025), Pendopo Agung Bangkalan berubah menjadi ruang gagasan. Para pemangku kepentingan, akademisi, hingga masyarakat umum berkumpul dalam diskusi buku “Melindungi Pekerja Sepanjang Hayat” karya Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, M. Zuhri Bahri.
Bupati Bangkalan Lukman Hakim dan Wakil Bupati Moch. Fauzan Ja’far ikut hadir, bahkan terlibat aktif sebagai narasumber. Suasana diskusi pun berlangsung hangat. Bupati Lukman membuka dengan pandangan reflektif. Ia menegaskan, perlindungan pekerja bukan sekadar wacana teknis, tetapi soal menjaga arah pembangunan bangsa.
“Pekerja adalah tulang punggung pembangunan. Melindungi mereka berarti menjaga keberlangsungan bangsa, dari masa produktif hingga hari tua. Buku ini mengingatkan kita bahwa perlindungan pekerja adalah investasi masa depan,” ujarnya.
Lukman menambahkan, mayoritas warga Bangkalan menggantungkan hidup di sektor penuh risiko seperti pertanian, nelayan, dan usaha kecil. Karena itu, katanya, perlindungan pekerja tak bisa ditunda.
“Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, akademisi, pekerja, hingga media,” tambahnya.
Ia juga menitip pesan pada generasi muda agar sejak dini sadar pentingnya perlindungan jangka panjang.
Zuhri Bahri, penulis buku, langsung menanggapi dengan mengingatkan masih rendahnya kesadaran masyarakat, terutama pekerja nonformal. Ia bahkan melemparkan tantangan khusus untuk Bangkalan.
“Saya memberikan challenge, bagaimana Bangkalan ke depan bisa mencapai universal coverage. Secara nasional, pekerja nonformal yang terlindungi baru sekitar 15 persen. Padahal mayoritas pekerja kita ada di sektor itu,” ungkapnya.
Diskusi makin menarik ketika Kepala BPJS Ketenagakerjaan Madura, Indrianto, menyampaikan capaian konkret di Bangkalan. Ia menyebut kepesertaan masih sekitar 15–16 persen, mayoritas pekerja formal. Namun ada progres penting: hingga 2025, sekitar 28 ribu pekerja rentan—petani, nelayan, pekebun, hingga kader desa—sudah terlindungi.
“Anggaran itu berasal dari berbagai sumber, termasuk dana bagi hasil cukai. Ini menunjukkan komitmen nyata Pemkab Bangkalan,” jelasnya.
Dialog pun berkembang dinamis. Wakil Bupati Fauzan Ja’far menambahkan perspektif lokal tentang bagaimana program perlindungan bisa menjangkau desa-desa. Para peserta juga aktif bertanya, menanggapi, dan menyumbangkan ide.
Lebih dari sekadar membahas sebuah buku, forum ini menjadi ruang bertemunya pemerintah, pengelola BPJS, dan masyarakat dalam satu meja dialog. Harapan pun menguat: Bangkalan dapat menjadi contoh daerah yang serius memperluas perlindungan bagi para pekerja.
