jfid – Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk membatalkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) bagi calon mahasiswa baru tahun ajaran 2024/2025.
Keputusan ini diumumkan oleh Sekretaris Universitas UGM, Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, pada Selasa (28/5), sebagai tanggapan terhadap keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Nadiem Anwar Makarim.
UGM akan kembali mengacu pada besaran UKT tahun 2023 setelah keputusan ini. “Batas akhir pengusulan kembali hingga 5 Juni nanti, kita dalam proses penggodokan dengan melibatkan para Dekan dan perwakilan elemen mahasiswa,” jelas Sandi.
UGM menekankan pentingnya pendidikan yang terjangkau dan inklusif, memastikan tidak ada mahasiswa yang terhambat kuliahnya karena alasan biaya. “Kita terus membuka peluang pada calon mahasiswa baru dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal di Indonesia termasuk mereka dari keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi,” tambahnya.
Penetapan UKT dan IPI di UGM berdasarkan Indeks Kemampuan Ekonomi (IKE), yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti penghasilan orang tua, jumlah tanggungan keluarga, SPT Tahunan, dan daya listrik.
Berbagai kemudahan juga diberikan, termasuk subsidi UKT hingga 100 persen. “Mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi masih bisa tetap kuliah,” kata Sandi.
Untuk calon mahasiswa yang masuk melalui jalur Seleksi Mandiri 2024 dan masuk dalam kategori UKT Pendidikan Unggul, IPI diterapkan sekali sepanjang masa perkuliahan.
Besarannya adalah Rp20 juta untuk kelompok bidang ilmu Sosial dan Humaniora dan Rp30 juta untuk kelompok bidang ilmu Sains, Teknologi, dan Kesehatan. UGM juga memberikan opsi pembayaran IPI dengan cara mengangsur.
Selain itu, UGM menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Pada tahun 2023, sebanyak 6.061 mahasiswa menerima bantuan UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi. “Ada yang mendapat subsidi 75 persen, 50 persen, 25 persen, hingga 100 persen,” ujar Sekretaris Direktorat Kemahasiswaan UGM, Dr. Hempri Suyatna.
Verifikasi data calon mahasiswa untuk menerima subsidi dilakukan dengan melibatkan mahasiswa, memastikan bantuan tepat sasaran. “Kita melibatkan mahasiswa agar subsidi yang diberikan memang betul-betul tepat sasaran,” tutupnya.
Dengan berbagai upaya ini, UGM bertekad untuk terus mencetak calon pemimpin bangsa dan SDM berkualitas, tanpa ada yang terhambat oleh biaya pendidikan.
