jfid – Panitia Khusus (Pansus) Raperda Desa Wisata DPRD melakukan konsultasi ke dua Kementrian yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
“Di Kemendes kami dapat masukan banyak agar bisa linier dengan tema dan klasifikasi desa wisata, linier dengan Kementerian. Sehingga nantinya jika ada program, maka cepat bisa terkomunikasikan,” ujar Ketua Pansus Raperda Desa Wisata DPRD NTB Lalu Hadrian Irfani (LHI) saat dikonfirmasi, Kamis (1/4) kemarin.
“Kami juga konsultasikan terkait peran Kemenparekraf dalam rangka mendorong kemajuan desa wisata yang ada,” sambungnya.
Ketua PKB NTB ini berharap Raperda Desa Wisata diharapkan menjadi payung untuk memaksimalkan pengembangan desa wisata dan didukung oleh Kemenparekraf.
“Ada nilai ekonomis dari pembangunan desa wisata. Bukan hanya untuk wisatawan lokal tapi juga untuk wisatawan asing yabg ada di mancanegara,” kata LHI.
Selain itu, Raperda Desa Wisata ini juga mendorong pengembangan ekonomi kreatif hasil kebudayaan setempat.
“Desa wusata diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga menambah pendapatan asli daerah (PAD),” tuturnya
LHI menambahkan, Raperda ini akan menjadi acuan untuk pengelolaan desa wisata yang ada di NTB. Jadi pengelolaannya tertib, tidak ada pihak yang meraup keuntungan pribadi. Karena tujuannya untuk kemaslahatan ummat. Kesejahteraan masyarakat dan memberikan pendapatan bagi daerah juga
“Masyarakat yang sejahtera dengan memberdayakan sumber daya lokal yang ada di daerahnya masing masing. Baik SDM maupun sumber daya alam,” kata LHI menambahkan.
