Jurnal Faktual
  • News
    • Peristiwa
    • Hukum dan Kriminal
    • Politik
    • Birokrasi
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Wisata
    • Profil
  • OpiniHot
No Result
View All Result
Kirimkan
Jurnal Faktual
  • News
    • Peristiwa
    • Hukum dan Kriminal
    • Politik
    • Birokrasi
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Wisata
    • Profil
  • OpiniHot
Kirimkan
  • Login
  • Register
New & Opini
Home Berita

Mi6 nilai Interpelasi DPRD NTB hanya sebatas Quasi Wacana Retorika

by Lalu Nursaid
3 minggu ago
in Berita
Reading Time: 5min read
0
Foto : Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto SH didampingin Sekretaris Mi6, Lalu Athari Fathulah, SE dan Kepala Litbang Mi6 , Zainul Pahmi, M.Pd.

Foto : Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto SH didampingin Sekretaris Mi6, Lalu Athari Fathulah, SE dan Kepala Litbang Mi6 , Zainul Pahmi, M.Pd.

Share on FacebookShare on Twitter

jfid – Wacana DPRD NTB akan menggunakan interpelasi untuk menyoal Gubernur NTB, dinilai hanya sebatas quasi wacana retorika yang sulit terealisasi. Selain dasar alasannya, juga karena objek yang dipersoalkan adalah beberapa program unggulan daerah, dan bukan kebijakan atau keputusan-keputusan pribadi Gubernur.

“M16 yakin, (wacana) interpelasi untuk Gubernur NTB Doktor Zul, ini hanya manuver politik sesaat dari politisi Udayana untuk sekadar test the water,” kata Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto SH didampingin Sekretaris Mi6, Lalu Athari Fathulah, SE dan Kepala Litbang Mi6 , Zainul Pahmi, M.Pd.

Apalagi, papar Didu – sapaan akrab Direktur M16 -, alasan dalam wacana interpelasi itu adalah tentang ketidakberhasilan sejumlah program unggulan Pemprov NTB.

Sebelumnya, sejumlah angota DPRD NTB memunculkan wacana tentang rencana interpelasi kepada Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah. Beberapa program yang disoroti termasuk program Industrialisasi yang dinilai gagal dan tidak membuahkan hasil.

Didu menekankan, alasan interpelasi tersebut sangat naif. Sebab, program unggulan Industrialisasi dan program unggulan lainnya merupakan program daerah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB. Tentu saja juga melalui persetujuan dewan.

BACAJUGA

No Content Available

“Industrialisasi,Zero Waste , dan lainnya yang menjadi unggulan, kan sudah masuk dalam RPJMD NTB, sehingga ini menjadi produk yang disepakati bersama eksekutif dan legislatif di NTB. Ini sudah menjadi program harapan masyarakat NTB, bukan lagi milik atau gagasan pribadi Gubernur,” katanya, Minggu (7/2).

Mengupas tentang program daerah, Didu mengatakan, hal tersebut juga sudah tertuang dan diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang hubungan pemerintah daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Didu memaparkan, fungsi pemerintah daerah adalah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai badan legislatif daerah. Adanya fungsi tersebut diharapkan dapat mewujudkan mekanisme cheks and balance menuju tercapainya tata pemerintahan yang baik (good governance).

“Adapun kedudukannya setara dan
bersifat kemitraan yang saling mendukung, bukan merupakan lawan atau pesaing satu sama lainnya,” papar Didu.

Menurutnya, dengan bersandar pada hal tersebut maka sangat kecil kemungkinan DPRD bisa menyoal program unggulan yang sudah dibahas bersama dan masuk dalam RPJMD. Sebab, terkait anggaran dan pembiayaan program pun sudah diketok DPRD melalui APBD setiap tahunnya.

“Artinya Industrialisasi ini kan menjadi kerja bersama Pemda dan DPRD. Pemda melaksanakan dan DPRD mendampingi dan mengawasi. Kalau ini disoal, maka dewan juga membuka kinerja mereka yang kurang baik juga,”urainya.

Sementara itu Sekretaris Mi6 , Lalu Athari menambahkan program unggulan NTB Gemilang, termasuk industrialisasi dan zero waste adalah program jadi yang gagasan dan perencanaannya sudah melalui mekanisme pemerintahan daerah. Sudah disetujui DPRD yang menjadi representasi masyarakat NTB. Sehingga program-program ini menjadi program bersama yang harus dikawal keberhasilannya.

“Kalau alasan interpelasi adalah menyoal program unggulan, ya masyarakat juga sudah cerdas menilai. Ini saya pikir ada muatan politis, lebih sekadar menyoal keberhasil program. Apalagi pemerintahan Dr Zul ini kan baru 2 tahun lebih, nggak fair jika diukur untuk keberhasilan program yang punya jangka 4-5 tahun,” tegasnya.

Athari meyakini, wacana interpelasi DPRD untuk Gubernur Zulkieflimansyah hanya sekadar wacana penghangat konstelasi dan pesan politik semata yang harus dipahami maksudnya.

“Karena proses interpelasi juga nggak bisa langsung sekejab mata. Ini ada prosesnya, ada pengusulan ada kesepakatan bersama di dewan, baru bisa terlaksana,” katanya.

Ia mengatakan, dugaan politisasi di wacana interpelasi bisa nampak dari anomali yang muncul. Di mana partai Demokrat sebagai partai pengusung pasangan Zul-Rohmi justru gencar mewacanakan interpelasi ini.

ShareTweetSendShare

Related Posts

Buruan Daftar! Kartu Pra Kerja Gelombang Dua Belas, Ini Tips untuk Lolos

17 jam ago
Peradilan Teleconferene di pengadilan Agama Sumenep (foto: jurnalfaktual.id)

Pertama di Pengadilan Agama Sumenep, Peradilan Digelar di Tiga Provinsi

22 jam ago

Diduga Akibat Kekerasan Seksual, Bocah 10 Tahun Meninggal

24 jam ago
Foto : Kapolresta Mataram, Kombes Pol Heri Wahyudi saat menunjukan alat Barang Bukti pembunuh di Mataram

Polresta Mataram ungkap Dua Orang Pembunuh Hayatul, Ini Kronologinya

1 hari ago
Foto : Momen Perayaan Hari Lahir (Harlah) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama' (IPNU) oleh PC IPNU Lombok Tengah di Aula MTsN 1 Praya

Harlah IPNU Ke-67 oleh Cabang Loteng Berlangsung Khidmat

1 hari ago
Pohon di tebing longsor dan menimpa pesantren putri An Nidhomiyah (foto: jurnalfaktual.id)

Longsor di Pamekasan, 5 Santriwati Meninggal

1 hari ago
Load More
Next Post
Foto : Dirut PT.GNE NTB, Samsul Hadi bersama Gubernur Jawa Barat saat silaturahmi

Dirut GNE NTB : Kolaborasi dan Persahabatan Ruh Bisnis Era Digital

Discussion about this post

POPULER

  • Baca
  • Opini
  • Berita
Berita

Buruan Daftar! Kartu Pra Kerja Gelombang Dua Belas, Ini Tips untuk Lolos

25/02/2021
Peradilan Teleconferene di pengadilan Agama Sumenep (foto: jurnalfaktual.id)
Berita

Pertama di Pengadilan Agama Sumenep, Peradilan Digelar di Tiga Provinsi

24/02/2021
Berita

Diduga Akibat Kekerasan Seksual, Bocah 10 Tahun Meninggal

24/02/2021
Foto : Kapolresta Mataram, Kombes Pol Heri Wahyudi saat menunjukan alat Barang Bukti pembunuh di Mataram
Berita

Polresta Mataram ungkap Dua Orang Pembunuh Hayatul, Ini Kronologinya

24/02/2021
Jurnal Faktual

© 2020

Informasi

  • Pedoman
  • Redaksi
  • Periklanan
  • Privacy Policy
  • Tentang
  • Rilis Berita
  • Saran Translate

Terhubung

No Result
View All Result
  • Opini
  • News
    • Birokrasi
    • Hukum dan Kriminal
    • Kesehatan
    • Pendidikan
    • Peristiwa
    • Politik
    • Wisata
    • Profil
    • Polling
  • Kirim Tulisan
  • Login
  • Sign Up

© 2020

Welcome Back!

Sign In with Facebook
Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Facebook
Sign Up with Google
OR

Fill the forms below to register

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.
All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.