jfid – Partai Demokrat kecewa dengan keputusan Partai Nasdem dan bakal calon presiden Anies Baswedan, yang tidak terus terang dan diam-diam membuat kesepakatan dengan menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal cawapresnya.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa ini adalah bentuk politik yang tidak beretika dan tidak pantas. Menurut Herzaky, seharusnya jika Anies dan Nasdem merasa sudah tidak sejalan dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) sebaiknya menyampaikan secara terbuka.
“Saya mendengar dari Sudirman Said (jubir Anies Baswedan, Tim 8, red) menjelang Subuh kemarin (Kamis dini hari). Jika Anies memilih Muhaimin Iskandar sebagai Cawapresnya,” tukas Herzaky Mahendra. Jumat (1/9/2023).
Demokrat mengancam akan hengkang dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP). Menurut sebuah artikel di Tempo.co, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, memperingatkan agar Partai Demokrat tidak terburu-buru keluar dari KPP. Isu Demokrat hengkang dari KPP santer diberitakan setelah Anies Baswedan disebut menyetujui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres. Namun, Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menegaskan bahwa partainya tidak akan hengkang kecuali Koalisi Persatuan untuk Perubahan bubar.
Koalisi Indonesia Maju akan menggelar rapat untuk merespons kabar PKB yang merapat ke NasDem melalui terpilihnya Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies. Ada juga berita yang menyatakan bahwa PKB belum menyampaikan secara resmi mengenai keputusan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh memilih Cak Imin sebagai cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024.
