jfid – Indonesia mengangkat isu ketenagakerjaan sebagai prioritas utama dalam pertemuan Pejabat Senior Ketenagakerjaan ASEAN di Bangkok, Thailand, 23 hingga 27 Agustus 2026. Delegasi yang dipimpin Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menegaskan komitmen memperkuat kerja sama dengan International Labour Organization demi menyiapkan tenaga kerja menghadapi lanskap yang terus bergeser.
Perubahan dunia kerja saat ini dipicu oleh tiga faktor besar yang saling terkait dan sulit dihindari oleh negara mana pun. Pertama, perkembangan teknologi digital dan otomatisasi yang mengubah struktur banyak industri, mulai dari manufaktur hingga jasa. Kedua, pergeseran demografi tenaga kerja yang menuntut penyesuaian sistem pelatihan dan perlindungan sosial agar tetap relevan. Ketiga, ketidakpastian ekonomi global yang membuat perusahaan dan pekerja harus siap beradaptasi dalam waktu singkat. Indonesia tidak bisa mengandalkan kebijakan lama untuk menjawab tantangan baru tersebut.
Kerja sama dengan ILO selama ini telah menghasilkan program-program konkret yang mulai membuahkan hasil dan bisa dilacapi perkembangan nyata. Public Employment Services atau PES menjadi jembatan antara pencari kerja dan perusahaan dengan menyesuaikan informasi lowongan dengan kompetensi yang dibutuhkan. Program Start and Improve Your Business atau SIYB membantu pelaku usaha mikro dan kecil mengembangkan kemampuan manajemen bisnis. Kedua program ini berjalan sejak 2022 hingga 2026 dan menjadi model bagi upaya penguatan ketenagakerjaan regional. Pemerintah juga memperkuat jaringan jaminan kehilangan pekerjaan yang mencakup manfaat tunai, pelatihan ulang, dan penempatan kerja kembali sebagai bagian dari sistem pengaman sosial yang lebih tangguh.
Pemerintah juga membawa isu perlindungan pekerja sektor perikanan ke dalam pembahasan multilateral sebagai bentuk kepedulian terhadap kelompok yang sering kali terabaikan. Implementasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan menjadi fokus khusus karena Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut. Namun, ratifikasi saja tidak cukup. Penerapan harus diikuti dengan penguatan tata kelola sektor, standar keselamatan dan kesehatan kerja, pengawasan ketenagakerjaan, pemenuhan hak dasar pekerja, hingga jaminan sosial bagi awak kapal perikanan. Pendekatan komprehensif ini menjadi tolok ukur keseriusan Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip kerja layak.
Aspek inklusivitas menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi ketenagakerjaan nasional yang ditekankan dalam forum internasional. Indonesia mendorong kesempatan kerja yang adil untuk penyandang disabilitas, perempuan, pemuda, dan pekerja lansia. Upaya ini selaras dengan prinsip Konvensi ILO No. 144 tentang tripartisme yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha dalam proses pengambilan kebijakan. Lebih dari 12.830 Lembaga Kerjasama Bipartit di tingkat perusahaan serta LKS Tripartit di 34 provinsi dan 398 kabupaten kota menjadi wadah konkret untuk mewujudkan dialog ketenagakerjaan yang inklusif dan partisipatif.
Di tingkat regional, Indonesia juga mengambil bagian dalam sejumlah agenda konkret untuk membentuk ekosistem ketenagakerjaan ASEAN yang lebih solid. Indonesia memimpin pelaksanaan ASEAN Guiding Principles Phase 3 yang bertujuan menyelaraskan sistem sertifikasi kompetensi di lima negara anggota. Fokus awal diberikan pada sektor konstruksi dan kelistrikan yang membutuhkan standar keahlian seragam agar tenaga kerja dapat berpindah antar negara dengan mudah. Negara ini juga menyiapkan proyek Knowledge Sharing on Unemployment Insurance yang melibatkan delapan negara ASEAN dan aktif dalam studi produktivitas tenaga kerja kawasan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya ingin menjaga pasar kerja dalam negeri, tetapi juga berkontribusi membentuk arsitektur ketenagakerjaan regional yang kompetitif sekaligus inklusif.
Transformasi digital juga memasuki ranah administrasi ketenagakerjaan dengan ancaman dan peluang yang beriringan. Indonesia mengadopsi teknologi digital dan Internet of Things untuk pengawasan ketenagakerjaan serta layanan kepatuhan keselamatan kerja berbasis daring. Modernisasi sistem informasi pasar kerja terintegrasi akan mempererat koneksi antara pelatihan yang diikuti pekerja dengan kebutuhan riil yang diminta perusahaan. Pemerintah juga memperkuat jaringan pengaman pekerja melalui perluasan cakupan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang meliputi manfaat tunai, pelatihan, dan penempatan kerja kembali.
Bagi pencari kerja dan profesional muda, langkah-langkah ini memiliki dampak langsung terhadap peluang karir yang akan mereka hadapi. Pemerintah menargetkan Program Pemagangan Nasional menjangkau 150 ribu peserta dan Program Pelatihan Vokasi Nasional mencapai 300 ribu peserta setelah fase pertama yang telah menjangkau 100 ribu lulusan baru perguruan tinggi. Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan menciptakan lulusan yang benar-benar siap kerja dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri, bukan hanya memenuhi target statistik penyerapan kerja semata.
Keselamatan dan kesehatan kerja juga menjadi prioritas utama karena hubungannya dengan produktivitas dan retensi tenaga kerja. Adopsi teknologi IoT untuk pengawasan ketenagakerjaan diharapkan bisa mendeteksi potensi bahaya sebelum terjadi kecelakaan. Standar keselamatan yang ditingkatkan bukan hanya melindungi pekerja, tetapi juga mengurangi biaya operasional perusahaan akibat gangguan produksi. Pasar kerja yang sehat berawal dari lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat.
Pada akhirnya, diplomasi ketenagakerjaan yang ditekankan oleh Indonesia di Bangkok bukan sekadar formalitas multilateral. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia tidak hanya bertahan di tengah perubahan, tetapi benar-benar bisa bersaing dan berkembang di kancah global. Pasar kerja masa depan menghargai mereka yang bisa beradaptasi, terus belajar, dan menggabungkan kompetensi teknis dengan pemahaman global. Indonesia melalui langkah-langkah ini sedang membangun fondasi agar setiap pekerja memiliki kesempatan untuk tumbuh tanpa tertinggal.
