jfID – Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr H Effendi Eko Saswito menghimbau seluruh ASN di Lingkup Pemkot Mataram untuk tetap menjunjung netralitas selama tahapan Pilkada berlangsung.
“Netralitas ASN dalam Pilkada jelas regulasinya,” ujarnya, kemarin.
Eko mengatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Mataram bukan pertama kali. Sebelumnya, Pemkot Mataram sudah melaksanakan Pilkada serentak.
“Penekanannya ke birokrat harus netral dan sudah disampaikan ke seluruh pegawai,” kata Eko
Untuk penindakan, Pemkot tidak pandang bulu. Oleh karena itu, Eko mengharapkan masyarakat juga turut mengawasi.
“Artinya, pengawasan tidak saja diserahkan ke institusi pengawasan seperti Bawaslu,” katanya
Eko meminta masyarakat juga terlibat mengawasi dan memberikan laporan melalui jalur yang benar.
“Kita masyarakat menemukan ASN yang tidak netral, silahkan laporkan ke kami,” imbuhnya
Ia mengakui selama proses tahapan pilkada di tahun 2020 ini baru ditemukan ASN terindikasi melanggar kode etik dan telah diproses oleh Bawaslu.
Pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap netralitas ASN telah berjalan. Bahkan, tiga orang ASN telah diklarifikasi dan direkomendasikan ke KASN untuk dikenakan sanksi.
“KASN mengeluarkan rekomendasi meminta PPK untuk menghukum pegawai tersebut yang disinyalir melanggar kode etik,” tuturnya
Eko menambahkan, penegakan disiplin berupa memberikan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang kedisiplinan pegawan dan PP 11 Tahun 2017 tentang manajemen kepegawaian.
“KASN maupun kita juga mengacu pada regulasi itu,” tambahnya.
