Massa Kepung Kantor Bupati Lombok Tengah, Tolak Nama Bandara Internasional Zam

Rasyiqi
By Rasyiqi
3 Min Read
Orasi Lalu Hizzi, Atas Penolakan penamaan Bandara BIZAM di Kantor Pemkab Lombok Tengah (foto: Redaksi)
Orasi Lalu Hizzi, Atas Penolakan penamaan Bandara BIZAM di Kantor Pemkab Lombok Tengah (foto: Redaksi)

jf.id – Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Rakyat Menolak Pergantian Nama Bandara (Geram), mengepung Kantor Bupati Lombok Tengah, (03/02).

Mereka menuntut pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk tidak kompromi, dan menolak keputusan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terkait perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) yang ada di kabupaten Lombok Tengah, menjadi Bandara Internasional Zainnudin Abdul Majid (Bizam).

Lalu Hizzi, Kordinator Umum Aksi, dalam orasinya meminta dengan tegas kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, jangan mau disodomi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov), seperti DPRD Provinsi yang sudah mengeluarkan surat keputusan untuk mendukung perubahan nama bandara.

“Jadi, kehadiran kami hari ini, meminta bapak bupati, bapak Wakil Bupati dan Sekda (Sekretaris Daerah) untuk menerima kami di tempat ini, karena kami tidak ingin bapak Bupati dan bapak Wakil Bupati atau Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah ‘disodomi’. Seperti DPRD Provinsi NTB yang hari ini disodomi oleh Pemerintah Provinsi NTB, dengan mengeluarkan keputusan mendukung perubahan nama Bandara Internasional Lombok,” ungkap Lalu Hizzi yang juga sebagai Ketua LSM Alarm ini, sambil memegang mic pengeras suara,

Lalu Hizzi juga menilai, bahwa perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainnudin Abdul Majid (Bizam) adalah bentuk praktek-praktek hegemoni yang dianut oleh kolonial Belanda. Bentuk perluasan kawasan kekuasaan dengan cara pemaksaan.

“Dari Mataram sampai Pancor namanya Zam, Lanud namanya Zam, Poltekpar juga ingin dinamakan Zam, kemudian jalan-jalan raya yang hampir strategis di Nusa Tenggara Barat ini namanya juga Zam. Ini adalah bentuk hegemoni dan ini adalah bentuk perluasan kekuasaan dengan cara pemaksaan. Praktik-praktik seperti kolonial Belanda dipraktikkan di Propinsi Nusa Tenggara Barat,” sambungnya.

Lalu Hizzi dan massa aksi menyayangkan sikap Kades Lingkar Bandara yang saat ini tidak ikut serta dalam aksi mereka. Massa Aksi juga mengancam akan menjemput paksa Kades Lingkar Bandara, untuk ikut serta dalam aksinya tersebut. Mereka juga menyebut bahwa Kades yang ada di Lingkar Bandara mengkhianati mereka.

“Mana kades Lingkar Bandara, mana Kades Ketare, mana Kades Penujak, mana Kades Tanak Awu, kita jemput mereka datang kesini, kades lingkar bandara jangan mengkhianati masyarakatnya dong!,” kata Lalu Hizzi.

Setelah beberapa jam orasi di depan kantor bupati Lombok Tengah, beberapa dari perwakilan mereka pun masuk ke kantor bupati untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka. Perwakilan ditemui oleh bapak Wakil Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri dan Sekda Lombok Tengah H. M. Nursiah.

Sebagai bentuk aspirasi masyarakat Lombok Tengah menolak perubahan nama bandara tersebut. Oleh Wakil Bupati, mereka diminta bersurat sebagai mekanismenya. Massa aksi pun menyetujuinya dan membubarkan diri dengan tertib dan akan melanjutkan aksi mereka di kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Laporan: Lalu Albanuddin

*Ikuti jfid di Google News, Klik Disini.
*Segala sanggahan, kritik, saran dan koreksi atau punya opini sendiri?, kirim ke email [email protected]

Share This Article