jfID – Sebagai bentuk stimulus ekonomi bagi pelaku UKM di NTB, Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui program pengembangan system pendukung usaha bagi UKM memberikan fasilitasi sertifikasi halal kepada 45 UKM di Kabupaten/Kota.
Untuk Provinsi 10 UKM, Kota Mataram 3 UKM, Lombok Barat 3 UKM, Lombok Utara 3 UKM, Lombok Tengah 4 UKM, Lombok Timur 3 UKM, Sumbawa Barat 3 UKM, Sumbawa, 4 UKM, Dompu 3 UKM, Bima 3 UKM, Kota Bima 4 UKM.
Ketua Pelaksana LPPOM MUI Perwakilan NTB Hj Rauhun SE mengatakan dalam proses fasilitasi ini oleh Dinas Koperas UKM NTB bekerjasama dengan Lembaga Pengakajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai pemeriksa halal yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan SK 177 Tahun 2019 dan penetapan tugas sebagai satu-satunya Lembaga pemeriksaan halal saat ini berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982 Tahun 2019.
“Fasilitasi halal bagi UKM akan melalui beberapa tahap, yang pertama adalah seluruh UKM penerima fasilitasi akan diberikan sosialisasi tentang kebijakan dan prosedur dan proses sertifikasi halal termasuk juga memberikan pemahaman tentang bagaimana menyusun manual SJH bagi UKM sebagai proses pemenuhan persayaratan pendaftaran,” katanya, Jum’at (25/9).
Setelah itu, lanjutnya akan dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh Dinas Koperasi UKM dan baru selanjutnya akan dilakukan Audit/pemeriksaan halal oleh tim Auditor Halal dari LPPOM MUI.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut akan dijadikan sebagai dasar dilakukan Fatwa halal oleh MUI untuk di keluarkannya ketetapan halal. Berdasarkan ketetapan halal itulah nanti akan di terbitkan sertifikat halal oleh BPJPH untuk masing-masing produk UKM penerima fasilitasi,” terang Rauhun.
Ia menjelaskan setelah diberlakukannya Undang-Undang 33 Tahun 2014 prosedur kebijakan halal mengalami penyusaian dari kondisi sebelumnya. Dalam undang-undang tersebut dijabarkan dengan jelas bahwa dalam hal Jaminan Produk Halal (JPH) telah diberikan mandat kepada pemerintah dengan dibentuknya BPJPH.
“Dalam melaksanakan tugasnya BPJPH akan berbagi peran dengan MUI dan LPPOM MUI,” terangnya.
Sesuai KMA 982 Tahun 2019 sebagai turunan Undang-undang 33 Tahun 2014 BPJPH memiliki tugas pendaftaran dan penerbitan sertifikat halal, LPPOM MUI melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk sedangkan MUI memiliki tugas pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan atau pengujian kehalan produk dan melaksanakan sidang fatwa halal.
“Sedangkan OPD lainnya seperti Dinas Koperasi UKM NTB memberikan support untuk memfasilitasi pembiayaan dan pembinaan bagi palaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal,” terang Rauhun.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Drs H Wirajaya Kusuma, MH mengatakan bahwa fasilitasi sertifikasi halal bagi UKM adalah salah satu upaya untuk mendorong dan memberikan stimulus bagi pelaku UKM untuk dapat memenuhi sertifikasi dan standarisasi produk.
“Kebutuhan akan sertifikasi dan standarisasi produk bagi UKM mutlak dibutuhkan apa lagi kita berbicara tentang persaingan. Dalam persaingan pemenuhan sertifikasi dan standarisasi tersebutlah yang merupakan jaminan mutu dari produk masing-masing UKM tersebut,” katanya.
Di masa pandemi covid-19 ini pemerintah berupaya keras untuk memperkuat daya tahan UKM baik itu melalui bantuan, fasilitasi dan stimulus sehingga suluruh pelaku UKM akan mampu bertahan dari ancaman resesi ekonomi sebagai dampak adanya covid-19.
Program JPS Gemilang, Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro (BPUM) telah digulirkan, BLT untuk pekerja di berikan, kesemuanya adalah untuk mendongkrak daya beli dan produktivitas ekonomi masyarakat untuk mempertahankan stabilitas pertumbuhan ekonomi secara nasional.
“Pelaku UKM bedasarkan sejarah telah terbukti mampu bertahan di masa krisis,” kata Wirajaya menambahkan.
