Dana Khusus Pemprov NTB ke Desa Lingkar Bandara, Dianggap Tak Adil dan Propaganda

M. Rizwan
3 Min Read

jf.id – Pemerintah Provinsi NTB dianggap telah melakukan kesalahan yang fatal, tidak adil akibat digelontor nya Dana khusus ke Desa Lingkar Badara yang jumlahnya Milyaran Rupiah. Sabtu, 08/02/2020.

Penggelontoran dana khusus tersebut melalui OPD Provinsi NTB untuk empat Desa Lingkar Bandara, dengan alasan bahwa ke empat Desa tersebut merupakan pintu masuk kawasan Bandara.

“bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, tolong catat ini, sangat tidak adil bicara masalah Desa lingkar bandara, mari kita bicara soal dampak, Desa Bonder pula masuk kawasan ring 1 lingkar Bandara, oleh karenanya kami juga butuh keadilan seperti Desa yang lainnya,” tandas Selamet Riadi alias Rebe, Warga Desa Bonder.

Dikatakannya, dampak dari keberadaan Bandara untuk Desa Bonder sampai detik ini masih dirasakan, tercatat dari tahun 2015 hingga sekarang sikap Bandara dapa operasinya berdampak kepada curah hujan yang menipis, sebab laser yang digunakan pihak Bandara sangar berpengaruh terhadap keberlangsungan perekonomian masyarakat.

“kami sadar dalam bernegara, semua kebijakan dari pemerintah, dan siap kami terima akan tetapi tidak jarang, warga kami yang jadi korban demi lancarnya perusaahaan ini,” ucap Rebe.

“sekelumit tangis dari warga yang melihat kekeringan ini sangat berdampak kepada ekonomi masyarakat petani sekitar,” sambungnya.

Selain ketidakadilan, Rebe juga menyebutkan bahwa dana yang digelontorkan ke empat Desa Lingkar Bandara cendrung seperti program kejar target dari Pemerintah Provinsi NTB.

“sekarang saja kami menjerit, ditambah lagi dengan target pembangunan Moto GP tahun ini harus selesai, maka tidak menutup kemungkinan sikap yang sama dilakukan untuk kejar target,” sebut Rebe.

Penggelontoran dana khusus milyaran rupiah tersebut dipandang pula sebagai cara menyelesaikan konflik pergantian nama Bandara.

“kami sayangkan sikap pemerintah Provinsi NTB, yang menilai kami berbeda, sikap paling lucu dan terbodoh dalam sejarah dalam menyelesaikan konflik perdebatan nama Bandara,” tandasnya.

Pro dan kontra dikatakan Rebe bukan berasal dari ke empat Desa yang digelontorkan dana khusus tersebut, namun pro dan kontra terhadap perubahan nama bandara tersebut berasal dari warga Lombok Tengah secara umumnya.

“ini sikap banci yang pernah kami temui, memperlihatkan teori kepemimpinan handuk lusuh, tolong di catat bahwa kami juga ring 1 Desa lingkar Bandara, kami pandang pemberian pak Gubernur adalah propaganda,” tutup Rebe.

*Ikuti jfid di Google News, Klik Disini.
*Segala sanggahan, kritik, saran dan koreksi atau punya opini sendiri?, kirim ke email [email protected]

Share This Article