Dampak Covid 19, Warga Miskin di Bangkalan Bakal Dapat BLT, 1 KK Rp 600 Ribu

Rasyiqi
By Rasyiqi
3 Min Read
Bupati Bangkakan, Kepala OPD, Camat dan Perwakilan Kepala Desa tampak serius membahas rencana pemberian BLT (Foto/Lah)

JfID- Masyarakat miskin di Kabupaten bangkalan, Madura, jawa Timur bakal menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 600.000 (Enam raus ribu) per kepala Keluarga (KK) ditengah Pandemi Covid 19. Namun, BLT ini tidak untuk masyarakat yang telah terdaftar di penerima Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah.

BLT yang akan disalurkan merupakan hasil realokasi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020. Hari ini, Senin (20/4/2020), bertempat di aula ruang Sujaki, Kantor pemkab, Bupati Bangkalan, Camat, dan Kepala Desa (Kades) telah membahas penganggarannya.

“Pertemuan ini untuk menyampaikan kepada seluruh kepala desa untuk merealokasi DD,” kata Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin imron kepada sejumlah wartawan usia memimpin rapat.

Sementara hasil dari pertemuan itu para perwakilan Kades kata Ra Latif sapaannya, mengaku sanggup untuk merealokasi DD, dan menyalurkan BLT kepada warga yang terdampak akibat pandemi Covid 19.

“Kades mengaku siap, dan memang harus siap. Karena penanganan dampak sosialnya seluruh masyarakat harus segera dilaksanakan,” ujarnya.

Ra Latif menyampaikan, BLT itu nantinya diperuntukkan bagi masyarakat miskin selain penerima Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah seperti PKH, BPNT dan Kartu Pra Kerja. Adapun nominalnya sebesar Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) per Kepala Keluarga (KK).

“Peruntukannya itu diluar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari yang sudah ada, Seperti PKH, BPNT dan pemegang kartu Pra Kerja. Penerimanya diluar itu semua,” tegasnya.

Sesuai Permendes No 6 Tahun 2020 lanjut dia, bantuan itu untuk sementara hanya selama 3 bulan, dan pencairannya akan disalurkan melalui nomor rekening kepada KPM.

“Ini sementara himbauan dari pemerintah pusat hanya 3 bulan. Ini yang akan dilakukan. Karena harus By Name By Addres juga,” terangnya.

Adapun mikanisme pemberian BLT, Sambung dia, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan bermusyawarah, mendata, kemudian melakukan verifikasi data KPM BLT.

“Jadi mikanismenya seperti itu,” ujar orang nomor satu di kabupaten ujung barat pulau madura itu.

Terkait besaran anggaran yang akan direlokasi oleh masing- masing Pemdes, lanjut dia, hal itu tergantung dari kemampuan keuangan serta kebutuhan desa. Sebab, semua desa tidak sama.

“Kalu DD- nya itu berkisar Rp. 1,2 miliar itu realokasi untuk BLT ini 35% (Persen). Kalau 800 Juta ya 30%. Kalau dibawah 800 itu 25%,” tandasnya.

Laporan: Syahril

*Ikuti jfid di Google News, Klik Disini.
*Segala sanggahan, kritik, saran dan koreksi atau punya opini sendiri?, kirim ke email [email protected]

Share This Article