jfid – Untuk menyelesaikan masalah banjir membutuhkan dukungan anggaran yang besar. Hal tersebut terungkap saat Webinar Talk “Mitigasi Bencana Banjir” Aspek Regulasi, Anggaran dan Edukasi yang digelar oleh Radesa Institute bekerja sama dengan Program Konservatif-WFD dan Apik Indonesia Network, Kamis 16 Februari 2021.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut dari APIKI/UGM, Sudaryatno, LPBI NU atau UNISLA, Dr Fathurrahman Sueb, MM UNISDA, Ahmad Sholikin, Insud Paciran, Hadi Ismanto.
Diskusi yang mengangkat tema : Strategi dan mengatasi bencana Banjir Lamongan melalui mitigasi, edukasi dan penguatan regulasi ini diikuti sekitar 50 an akademisi dan parktisi.
Mewakili LPBI NU atau UNISLA, Dr Fathurrahman Sueb menyampaikan bahwa secara geografis Lamongan berada dibawah permukaan air laut. Bahkan ada enam (6) kecamatan yang dibawah ketinggian air laut, seperti kawasan Bengawan Jero, Maduran sekarang.
“Faktor lainnya yang meneyebbabkan banjir selalu terjadi di Lamongan adalah karena kuntur tanahnya adalah tanah lempung,” ugkapnya.
Ia menjelaskan, diantara penyebab banjir lainnya adalah pendangkalan dan tanaman yang menganggu air. Untuk mengatasi pendangkalan dan normalisasi sungai serta anak sungai di Lamongan dibutuhkan dana yang sangat Besar.
“Karenannya dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan pemerintah desa,” kata Fathurrahman.
Sementara, anggota DPRD Lamongan Saifudiin berkomitemen untuk mendukung anggaran dalam mengatasi banjir yang telah merugikan para petambak dan petani yang diperkirakan mencapai 30-an miliar.
“Pada tahun 2021 ini pemerintah Lamongan mengalokasikan dana penanganan bencana dialokasikan 10Milyar bahkan Kalau lintas sektor mencapai sekitar 30 M,” tegasnya.
