jfID – Kapolda Sumut saat menerima audiensi KPU Provinsi Sumut bertempat di ruang perjamuan Lt. II Mapolda Sumut, Selasa (07/07/20).
Dalam audiensi tersebut turut hadir Ketua KPU Sumut bapak Herdensi, Sekretaris KPU Sumut bapak Irwan Zuhdi Siregar beserta anggota, Karo Ops Polda Sumut, Dir Intelkam Polda Sumut, dan Dirreskrimum Polda Sumut
Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin, M.Si mengatakan bahwa Polda Sumut siap bekerja sama dengan KPU Sumut dalam mensukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020
Irjen Martuani menyampaikan bahwa Sumut adalah wilayah yang sangat rentan dengan isu negatif terkait Pilkada, apalagi akan menghadapi pilkada serentak 2020 di 23 Kab/Kota.
Adapun wilayah yang sangat rawan Pilkada di Sumut antara lain Kota Medan, Nias, dan Tapanuli Selatan yang disebabkan oleh indikator suara yang terkadang curang. “Maka dari itu diperlukan ketegasan dan keselarasan dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 di Sumut”, ujar Irjen Martuani
Dalam pelaksanaan Pilkada, ada beberapa hal yang harus dirancang apalagi ditengah wabah pandemi Covid-19, seperti mendisiplinkan protokol kesehatan kepada masyarakat yang masuk ke TPS.
Selain itu panitia senantiasa menggunakan APD, serta melakukan managemen terhadap penghitungan suara sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
“Protokol kesehatan tetap diutamakan jangan sampai kita lengah dan pelaksanaan Pilkada menjadi terganggu. Meski pandemi Covid-19, saya harap Pilkada serentak di Sumut berjalan aman dan kondusif”, harapnya
“Kami siap mendukung pengamanan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, dan juga mendukung dalam bantuan distribusi logistik, agar pelaksanaan Pilkada Serentak dapat berjalan dengan sehat meskipun ditengah wabah pandemi Covid-19”, ujarnya
Martuani juga berharap kepada para petugas KPU Sumut serta panitia di setiap TPS dapat melaksanakan tugas pada Pilkada Serentak 2020 ini berjalan dengan lurus, jujur dan adil
Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Sumut bapak Herdensi menyampaikan pada 15 Juli 2020 mendatang KPU Sumut akan melakukan pemutahiran data dan akan melakukan rapid test terhadap 19 ribu petugas pemutahiran data disetiap TPS dengan berkoordinasi kepada Pemprovsu.
