lire liru lakumu
pangraos rinaos ros satuhu
bungah iku mung sarah munggwing jaladhi
mobah-mosik datan dangu
tansah kumambang gumeyong
—Kandha Manyura, Heru Harjo Hutomo
jfId – Pilkada serentak akan dihelat pada bulan Desember esok di berbagai daerah di Indonesia. Saya kira, berdasarkan pengalaman yang ada, pola dan suasana yang dikemas masih akan berkisar pada bentuk gorengan “mengiba diri” untuk menumbuhkan simpati seperti halnya berbagai pilkada dan pilpres tahun-tahun yang lalu. Kandidat tertentu akan digoreng sedemikian rupa laiknya orang yang terzalimi. Kriteria zalim di sini memang semena-mena, tak tunggal. Ada yang benar-benar terzalimi sebagaimana Jokowi pada pilpres tahun 2014 sehingga melahirkan euphoria yang berkisar pada rasa “mesakke,” “sayang,” atau bahkan “cinta,” yang membuat ratusan atau bahkan ribuan orang rela “berjuang” tanpa berharap imbalan.
Pada tahun 2019 lalu pola dan suasana yang serupa berupaya disajikan oleh kubu Prabowo-Sandi demi mendulang suara, tapi, saya kira, upaya itu tak berjalan mulus. Melankolia yang mewabah pada tahun 2014, yang secara diskursif dicoba untuk direstrukturisasi, justru berbuah histeria dan neurosis sosial hingga menumbuhkan perilaku-perilaku yang irasional (Histeria dan Neurosis Osesional dalam Diskursus Politik Kontemporer Indonesia, Heru Harjo Hutomo dan Ajeng Dewanthi, https://www.idenera.com).
Dalam realitas politik kontemporer yang sarat dengan budaya “tontonan” memang tak penting apakah kandidat yang bersangkutan terzalimi atau tak terzalimi. Sebab, dalam corak masyarakat tontonan, klambrangan atau pencitraan diri adalah sebuah kelaziman (Kelam Zaman Masyarakat Tontonan, Heru Harjo Hutomo, https://jalandamai.net). Apalagi kandidat yang secara rekam jejak buram atau tak jelas benar pernah melakukan apa ia, maka yang akan di-klambrangkan sudah pasti tak jauh dari kehidupan personalnya—laiknya selebritis yang rela digossipkan sampai serendah tanah asal laku di mata publik.
Pada corak masyarakat tontonan sebagaimana sekarang tak banyak diketahui tentang apa yang saya sebut sebagai politik diskursif (Hikayat Kebohongan, Heru Harjo Hutomo, https://islami.co). Perkembangan dunia digital di hari ini telah menggantikan peran “akal sehat” dan—untuk meminjam istilah Weber—“karisma” seseorang. Tak jarang seorang yang selama ini dikenal karismatik tiba-tiba dapat dicacimaki di hari ini, dijadikan bahan guyon dan direndahkan sedemikian rupa hanya untuk menumbuhkan simpati. Dengan demikian, di zaman ini, kita tengah mengalami pergeseran kriteria kepemimpinan dimana pada corak masyarakat tradisional masih dijadikan faktor penentu yang kuat.
Politik diskursif selama ini memang tak lagi menjadikan “aksi lapangan” sebagai pilihan utama. Kekuatan diskursus, yang berserak mulai dari berbagai media sosial, media massa, dan “lontaran verbal” dalam kehidupan sehari-hari (Hikayat Kebohongan II, Heru Harjo Hutomo, https://jalandamai.org), tak urung menggantikan peran tubuh dan keringat dalam sebuah kontestasi politik. Citra diri dalam bentuk rupa dan suara yang mampu mengendap dalam benak ternyata lebih memikat daripada tubuh. Tubuh dapat digandakan, tapi citra tetap satu jua berkat kekuatan diskursus.
Politik tontonan dalam masyarakat tontonan tak ayal lagi telah menggeser kriteria-kriteria lama dalam menentukan seorang pemimpin: kiprah atau rekam jejak, kinerja, visi, kualitas diri, dst. Karena itu, seandainya pun terpilih, para pemimpin yang lahir dari budaya politik tontonan hanya akan bernasib sekedar sebagai “janggol” atau simbol belaka. Tak urung masyarakat tontonan yang melahirkannya akan menguburnya hidup-hidup ketika dirasa tak lagi sedap untuk ditonton.
(Heru Harjo Hutomo/ Penulis kolom, peneliti lepas, menggambar dan bermain musik)
