jfid – Dalam pemilihan umum terakhir di wilayah sengketa Kashmir, Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri India, Narendra Modi, membuat keputusan yang mengejutkan.
Untuk pertama kalinya sejak tahun 1996, BJP memilih untuk tidak ikut serta dalam pemilihan umum di wilayah tersebut.
BJP, partai yang berkuasa di India, memutuskan untuk tidak mencalonkan kandidatnya untuk kursi Anantnag-Rajouri, Srinagar, dan Baramulla di Lembah Kashmir.
Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk Ketua Unit Kashmir di BJP, Ravinder Raina.
Menurut sumber dari BJP, keputusan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas, meskipun detailnya belum diungkapkan. “BJP tidak akan bersaing, namun mendukung kandidat yang akan memperjuangkan perdamaian, kebahagiaan, persaudaraan, dan demokrasi,” ujar Raina.
Keputusan ini diduga kuat berkaitan dengan pencabutan status semi-otonom Kashmir oleh pemerintah Modi pada tahun 2019.
Sejak itu, BJP telah membangun narasi tentang Kashmir yang damai dan terintegrasi. Namun, ada kesenjangan antara klaim BJP dan kenyataan di lapangan.
“Jelas ada kesenjangan antara apa yang diklaim BJP telah dilakukan dan kenyataan di lapangan,” ungkap pemimpin Konferensi Nasional dan mantan menteri utama negara bagian Jammu dan Kashmir, Omar Abdullah.
Pemilihan umum ini adalah pemilihan besar pertama di J&K sejak pencabutan Pasal 370 Konstitusi pada Agustus 2019 dan penurunan status negara bagian menjadi wilayah persatuan. Pemilihan ini juga bisa menjadi pendahuluan untuk pemilihan di J&K.
Meski BJP memilih untuk tidak berpartisipasi, partai ini tetap berharap bahwa partai proksi akan memenangkan pemilihan di Anantnag-Rajouri, Srinagar, dan Baramulla.
Strategi ini tampaknya merupakan upaya BJP untuk menghindari konflik langsung yang bisa memperburuk perasaan negatif di Lembah Kashmir.
Keputusan BJP untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum di Kashmir menunjukkan bahwa partai ini memahami kompleksitas dan sensitivitas politik di wilayah tersebut.
Meski demikian, keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang komitmen BJP terhadap demokrasi dan representasi politik di Kashmir.
Sumber: India Today, RMOL
