jfID – Terkadang, kita terlalu sempit dalam memandang primordialisme yang secara sederhana selalu dikaitkan dengan etnis. Kerap orang mengatasnamakan nasionalisme atas pemberangusan lokalitas yang menjadi kerangka suatu masyarakat. Untuk itulah, pernah ada pendapat yang mengatakan bahwa, dalam konteks Indonesia, “Jawa untuk Indonesia, Sunda untuk Indonesia, Melayu untuk Indonesia, dst,” dalam rangka memenuhi tuntutan kebangsaan tanpa harus melenyapkan etnisitas Indonesia yang beragam.
Seandainya berkaca pada sejarah, peristiwa sumpah pemuda yang terjadi pada 1920 adalah dalam kerangka pikir semacam itu. Karena ada beberapa istilah yang kita masih ingat di hari ini: Jong Java, Jong Borneo, Jong Celebes, dst. Ketika ide para pemuda kala itu sama sekali berupaya menghapuskan etnisitas demi nasionalitas tentu tak akan ada berbagai istilah demikian.
Kenapa saya berpikir bahwa kebangsaan pada dasarnya adalah sesuatu yang tak terberi, tapi terbentuk? Sebab pada problem identitas Indonesia ia hanyalah ruang kosong dimana the rulling class, dalam hal ini kelompok masyarakat tertentu, yang dapat berlatar-belakang etnis ataupun agama, dengan cara tertentu, mampu meyakinkan publik yang luas (Konstruksi dan Dekonstruksi Identitas, Heru Harjo Hutomo, https://jurnalfaktual.id/webdev). Taruhlah pada masa Orde Baru yang terkenal Jawasentris, dimana sentralitas itu tak sekedar kekuasaan yang terpusat di pulau Jawa, tapi juga kerangka budaya Jawa yang digunakan dalam ruang-ruang publik yang resmi: institusi pemerintahan, institusi pendidikan, kemiliteran, dst.
Hal tersebut membuktikan bahwa identitas “orang Indonesia,” ketika identitas itu dipahami sebagai sesuatu yang fixed, sama sekali tak ada acuannya dalam kenyataan. Taruhlah seorang HB IX, orang pasti, pertama-tama, akan mengacunya sebagai seorang ningrat-Jawa daripada seorang Indonesia. Atau Soekarno, yang secara asosiatif pasti akan memandangnya sebagai seorang Jawa Timuran yang terkenal egaliter dan ekspresif daripada orang Jogja atau bahkan orang Sunda. Juga seorang Tan Malaka, pertama-tama ia pun akan dipandang sebagai seorang komunis daripada seorang Indonesia. Demikian pula, KH. Hasyim Asy’ari, orang pasti akan pula mengacunya sebagai seorang santri-Jawa dengan basis massa pedesaan yang kuat daripada seorang Indonesia. Dan ketika orang bertanya, siapa di antara ketiganya yang secara mutlak memenuhi kriteria “orang Indonesia” seandainya istilah ini benar-benar terdapat acuannya dalam kenyataan?
Paling banter, kita hanya dapat mengatakan bahwa “Indonesia” yang direpresentasikan oleh HB IX, Soekarno, Tan Malaka maupun KH. Hasyim Asy’ari, adalah “Indonesia” dalam tangkapan pemahaman, pengalaman dan harapan mereka yang khas. Latar-belakang mereka pada akhirnya akan ikut pula membentuk “Indonesia” yang mereka idealkan: HB IX yang ningrat-Jawa, Soekarno yang egaliter dan ekspresif, Tan Malaka yang anti-feodalisme, dan KH. Hayim Asy’ari yang religios dan penuh anggah-ungguh.
Atau dapat dikatakan bahwa “Indonesia” sebagai istilah yang kosong pada akhirnya berisikan persinggungan realitas-realitas subyektif yang melahirkan sebuah negosiasi dimana siapa yang paling mampu meyakinkan publik adalah yang menjadi pemenangnya. Adapun etnisitas adalah salah satu realitas subyektif tersebut. Dengan demikian, saya kira, primordialisme, dengan mengingat bahwa di atas Bumi ini tak ada yang sama sekali muncul dari kekosongan, atau tak memiliki asal-usul (baca: sejarah), adalah suatu hal yang pada dasarnya lumrah dalam sebuah masyarakat yang majemuk. Hanya saja, persoalannya, mampukah masing-masing etnis meyakinkan publik yang tak hanya satu kelompok saja yang memiliki saham atasnya. Di sinilah pada akhirnya letak pentingnya demokrasi deliberatif yang sudah dijamin oleh sila ke-4 Pancasila.
(Heru Harjo Hutomo/ Penulis kolom, peneliti lepas, menggambar dan bermain musik)
