Kurban Demokrasi

jfID - FENOMENA bumbung kosong mulai merebak di berbagai daerah menjelang  Pilkada 2020. Bahkan mencoblos bumbung kosong identik pengorbanan demi tegaknya demokrasi.  Untuk itu lebih baik "bumbung kosong" daripada nggak coblos sama sekali!    
  "Bumbung kosong juga bagian dari demokrasi sekaligus *berkorban demi demokrasi yang tidak demokratis!* Jangan sampai tidak memilih, itu sikap tidak etis lantaran tidak punya tanggung jawab sebagai warga negara." ujar Bejo sembari ngopi di angkringan Yu Peni. 
  " Kata siapa itu, Jo ?" celetuk Kang Baweh.
  "Ya kataku to, Kang ! " 
  " _Sik ta, "_ Kang Baweh menukas, " Kalau menurutku ya lebih baik memilih yang isi daripada kosongan,"
  "Meski calonnya hasil drop-dropan? Bukan kehendak rakyat?" tatap Bejo serius.
 "Maksudmu?" Kang Baweh tidak _mudeng._ 
 Bejo berargumen, "Pilkada sekarang ini biayanya Rp 15 triliun. Itu uang rakyat. Kalau hak rakyat sebagai "ibu kandung" demokrasi terkebiri oleh model pemimpin "drop-dropan" dan "karbitan"? Padahal yang punya gawe itu rakyat di daerah, apakah itu tidak bertentangan dengan hati amanat penderitaan rakyat ?"
    "Tapi kan sah, Jo!" sergah Kang Baweh.
   "Ya sah, wong tidak melanggar konstitusi kok, tetapi hak rakyat sebagai pemegang "kartu kekuasaan" terampas oleh ketidakadilan yang berkudung peraturan perundang-undangan yang konstitusional, Kang !" tegas Bejo, yang membuat Kang Baweh tertegun. Bejo melanjutkan khotbahnya, " Namanya demokrasi itu kepentingan rakyat. Bukan kepentingan pejabat  ! _Lha kalau  kudu manut wong dhuwuran,_ namanya bukan kehendak    rakyat? "
  "Terus bagaimana ??" tanya Yu Peni tak kalah peduli. 
 "*Bumbung kosong!* Ya, hitung-hitung kurban demokrasilah...." tegas Bejo yang membuat keduanya manthuk-manthuk. Entah, mengerti atau malah dungu. Hehe.... (Herry Santoso/jfID)