Jurnal Faktual
  • News
    • Peristiwa
    • Hukum dan Kriminal
    • Politik
    • Birokrasi
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Wisata
    • Profil
  • OpiniHot
No Result
View All Result
Kirimkan
Jurnal Faktual
  • News
    • Peristiwa
    • Hukum dan Kriminal
    • Politik
    • Birokrasi
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Wisata
    • Profil
  • OpiniHot
Kirimkan
  • Login
  • Register
New & Opini
Home Headline

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Jokowi tak Rasional

by Redaksi JF.id
8 bulan ago
in Headline, Opini
Reading Time: 3min read
0
Jokowi-bingung hadapi Covid-19 (foto: In-tipe)

Jokowi-bingung hadapi Covid-19 (foto: In-tipe)

Share on FacebookShare on Twitter

Oleh: Slamet Ariyadi, Anggota DPR-RI Komisi IV, Fraksi PAN

jfID – Ditengah kepungan Pandemi Covid-19, yang berdampak pada kemerosotan ekonomi masyarakat. Pemerintah secara gencar memberikan bantuan sosial. Namun, ada yang ganjil dengan program bantuan sosial, pemerintah dengan sengaja menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Ini sangat tak rasional.

BPJS Kesehatan menyebut kenaikan iuran berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 sudah memenuhi aspirasi masyarakat yang tergabung dalam Komisi IX DPR RI. Kenaikan disebut untuk membantu peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III. Ini nyata-nyata adalah pemerkosaan terhadap rakyat yang dipertontonkan ditengah keterpurukan ekonomi.

Ditengah keterpurukan ekonomi, Pemerintahan Jokowi seharusnya tidak membebankan kenaikan BPJS saat masa-masa sulit seperti ini. Apapun alasannya. Saya sepakat dengan apa yang diucapkan saudara Saleh Daulay, jika Pemerintahan Jokowi seharusnya malu dengan putusan Mahkamah Agung yang pernah membatalkan kenaikan BPJS. Jangan sampai, putusan MA kembali membatalkan kenaikan BPJS kesehatan.

Dimasa-masa krisis ekonomi saat ini, masyarakat butuh rasionalitas dari pemerintah, bukan sebaliknya. Melihat sikap pemerintah dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan, ini adalah penelanjangan yang sengaja dipertontonkan saat masyarakat menjerit.

BACAJUGA

Surat Terbuka Fahri Hamzah: Saatnya Bebaskan Siti Fadilah Supari

Catatan 2019, Kritis di Negeri Jokowi

Ahmad Dhani, Menempuh Jalan Surga

Bangkalan Harus Mengemis ke Jokowi

Dalam situasi kritis seperti ini, rakyat butuh makan, butuh sembako, bukan pembangunan infrastruktur atau regulasi yang tidak rasional.

Saya sangat menyesalkan sikap pemerintah ditengah masyarakat menghadapi situasi sulit seperti ini. Memang lebih mudah mengeluarkan Perpres daripada mengikuti putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan kenaikan iuran BPJS kesehatan.

Disclaimer kebijakan Pemerintahan Jokowi, seharusnya tidak selalu dalam keadaan-keadaan genting seperti saat ini.

Saya memandang, Keberpihakan dan empati pemerintahan Jokowi pada masyarakat, sungguh tidak ada. Ayo! Mari kita buka-bukaan, apa alasan rasional pemerintah menaikkan BPJS?

Ditengah keterpurukan ekonomi, Pemerintah Jokowi seharusnya mengharamkan atau setidaknya meliburkan dagelan-dagelan irasional.

Negara harus memberikan hak dan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesehatan masyarakat, bukanlah sesuatu hal yang diperdagangkan untuk keuntungan Negara.

Share180TweetSendShare

Related Posts

90% Warteg akan Terpukul Tutup di Tahun 2021, UKM Lainnya Bagaimana?

15 jam ago

Kendala Madura tak Segera jadi Provinsi

3 hari ago
Gambar ilustrasi (produksi: Mardigu Wowiek)

Perang Yuk dengan Tiongkok dan Amerika

5 hari ago

Perdagangan Komoditas Kelautan – Perikanan Teluk Saleh

6 hari ago
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo saat sidak Gudang Pupuk di Indramayu

Syahrul Yasin Limpo Jabat Menteri Pertanian, Kelangkaan Pupuk tak Selesai

2 minggu ago
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden China, Xi Jinping (Foto: AFP)

Pasti di Take Down Lagi Informasi tentang Tiongkok ini (Baca Cepat)

2 minggu ago
Load More
Next Post

Pemukulan Wartawan Berbuntut Panjang, DPW MOI NTB Terjunkan Empat Lawyers

Discussion about this post

POPULER

  • Baca
  • Opini
  • Berita
Opini

90% Warteg akan Terpukul Tutup di Tahun 2021, UKM Lainnya Bagaimana?

22/01/2021
Foto : ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah
Berita

Dekranasda NTB Dukung Kerajinan Tenun Ikat

22/01/2021
Foto : Wakil Gubernur NTB Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalillah saat meresmikan Lapak Desa Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur
Berita

Umi Rohmi Dorong Produk Pringgasela Mendunia

22/01/2021
Foto : Pelaku pencabulan saat diamankan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Mataram
Berita

Mantan Anggota DPRD NTB Empat Periode Cabuli Anak Kandung

21/01/2021
Jurnal Faktual

© 2020

Informasi

  • Pedoman
  • Redaksi
  • Periklanan
  • Privacy Policy
  • Tentang
  • Rilis Berita
  • Saran Translate

Terhubung

No Result
View All Result
  • Opini
  • News
    • Birokrasi
    • Hukum dan Kriminal
    • Kesehatan
    • Pendidikan
    • Peristiwa
    • Politik
    • Wisata
    • Profil
    • Polling
  • Kirim Tulisan
  • Login
  • Sign Up

© 2020

Welcome Back!

Sign In with Facebook
Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Facebook
Sign Up with Google
OR

Fill the forms below to register

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.
All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.