Penulis: Rusdianto Samawa, Front Nelayan Indonesia (FNI)
jfid – Pasca diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Indian Ocean Rim Association (IORA) di Jakarta tahun 2020, pemerintah Indonesia berupaya menindaklanjuti dengan langkah yang lebih nyata dari KTT IORA dengan menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri ke-2 negara-negara anggota IORA tentang konsep ekonomi biru (blue economy) dan perlindungan pelaut. Hal itu dilaksanakan, saat perundingan pembentukan norma internasional terkait keanekaragaman hayati diluar area 200 mil laut di Markas Besar PBB New York beberapa tahun lalu, tepatnya dimulai pada tanggal 28-29 Maret 2017 hingga sekarang ini.
Bagi Indonesia, komitmen menggalang dukungan global dalam manfaatkan potensi kelautan dengan pendekatan keberlanjutan sebagai inti dari konsep ekonomi biru. Sesuai hasil konferensi PBB untuk Pengembangan Berkelanjutan (United Nations Conference on Sustainable Development) di Rio de Janerio pada Juni 2012 lalu, bahwa banyak negara kepulauan dan negara pulau yang gantungkan hidup pada sumberdaya laut dan perikanan.
Ekonomi Biru, Jualan Kapitalisme
Saat ini, Indonesia mengalami permasalahan, yaitu kenaikan air laut karena pemanasan global, peningkatan kadar asam air laut dan sampah plastik laut. Masalah tersebut, pekerjaan paling lama dan tidak akan menemukan solusi dalam jangka pendek. Sudah pasti sangat lama. Maka, harus ditangani. Karena, ratusan juta penduduk bergantung pada laut untuk mata pencaharian dan ketahanan pangan. Karena itu pendekatan pemanfaatan yang berkelanjutan sangat dibutuhkan karena laut yang sehat memiliki potensi ekonomi sebesar US$ 24 triliun.
Namun, konsep doktrin ekonomi biru sasarannya pada nelayan. Mengapa? karena pembatasan alat tangkap, pelarangan alat tangkap, pembatasan gross ton kapal nelayan hingga sistem kuota lelang ikan. Adakah hubungan ekonomi Biru dengan kebijakan pendekatan Kuota Ikan Tangkapan bagi pengusaha dan nelayan tradisional. Jawabannya, tentu pada pengelolaan Sumberdaya alam (Ikan, terumbu karang, mangrove) dan lainnya.
Tetapi, bertolak belakang dengan konsep Ekonomi Biru yang dimaksud dalam sidang umum PBB yang dihadiri oleh Indonesia, sejak 2017 – 2020 lalu dalam berbagai kegiatan KTT G20 maupun Konprensi Majelis Umum PBB lainnya. Bahwa, konsep yang dimaksud oleh berbagai negara yang tergabung sebagai anggota, yakni: kenaikan air laut karena pemanasan global, peningkatan kadar asam air laut dan sampah plastik laut. Kalau pengelolaan sumberdaya diberikan tanggung jawab penuh ke nelayan dan masyarakat pesisir. Artinya, tidak seimbang. Doktrin ekonomi biru sangat ektremis tuduhannya, sekaligus menjadi hakim mengadili dan persalahkan nelayan maupun masyarakat pesisir penyebab kerusakan laut.
Melalui doktrin Ekonomi Biru inilah, Indonesia mengikuti jualan negara – negara kapitalis seperti Amerika Serikat melalui DK PBB sebagai juru runding pembuatan konsep Ekonomi Biru (Lihat: Sidang Umum Majelis PBB tahun 2017 dan 2020). Dengan demikian, konsep kebijakan ini, diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan periode 2020 – 2024 saat ini. Turunan konsep ekonomi biru dituangkan dalam rencana strategis negara melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Secara praktis dari konsep tersebut, menghasilkan kebijakan “Sistem Kuota Tangkap Ikan” dengan alasan manajemen Sumberdaya Ikan dan kelestarian lingkungan.
Sistem penangkapan ikan Terukur melalui pengaturan Lelang Kuota Tangkap Ikan berimbas pada kenaikan tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayarkan oleh pengusaha (perusahaan) dan nelayan yang mendapat kuota ikan. Hal itupun diatur dalam Peraturan Pemerintah No 85 tahun 2021. Regulasi KKP melegalkan kepentingan oligarki. Tak mungkin, nelayan tradisional, koperasi perikanan, industri pengolahan sekuat modal investasi besar. Kebijakan KKP yang melelang kuota tangkap bagian dari kepentingan besar penguasa dalam mengakomodir dua blok negara adidaya, yakni Amerika Serikat dan China. Sementara, oligarki (investasi perikanan) di laut Indonesia di dominasi oleh China yang melibatkan trading usaha perikanan china secara penuh. UU Omnibuslaw yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi itu mestinya menjadi pegangan dasar KKP dalam pertimbangkan eksploitasi sumber daya Ikan (SDI).
Sementara, peran Indonesia tidak maksimal di Majelis Umum PBB. Indonesia hanya diminta galang dukungan untuk pengembangan ekonomi biru. Bukan sebagai pencetus perubahan dunia. Indonesia dituntut memiliki tindakan konkrit untuk mengatasi persoalan kerusakan laut sehingga bisa menuntaskan isu-isu kelautan global. Sementara, kerusakan di perairan Indonesia, bukan semata – mata disebabkan oleh nelayan. Tetapi, dirusak atas pengerukan ikan oleh oligarki (perusahaan) investasi asing.
Pemerintah berupaya untuk memajukan ekonomi dengan sistem yang tidak tepat. Padahal, kalau membaca pidato Presiden Joko Widodo, selalu bilang: “teknologi sangat cepat perubahannya. Maka kebijakan juga harus cepat, loncatannya jauh ke orientasi masa depan.” Apakah KKP tidak memikirkan modernisasi alat tangkap dan kapal dengan pemakaian sistem “Drone Fishing”?.
Daripada harus keluarkan kebijakan Kepmen No 98 dan 97 tahun 2021 untuk melegalkan sistem kuota lelang dengan alasan penangkapan terukur?. Sehingga membetuk tim beauty contest yang mencari, memanggil, dan menetapkan investor untuk keruk sumber daya ikan di laut dengan suntikan modal startup dari China. Padahal satu sisi, kebijakan terbebani pengelolaan sumber daya hayati (ikan dan sumber daya genetik lainnya) di high seas atau laut bebas. Apalagi, sumber daya migas dan mineral di kawasan dasar laut internasional yang berada di bawah mandat otoritas dasar laut Internasional. Laut bebas ini melingkupi 74% dari luas perairan bumi dan lebih dari 90% masih belum terjelajahi.
Pemerintah mestinya memiliki konsep sendiri terhadap pengelolaan lautnya. Tentu, sebagai manifestasi kedaulatan dan kemandirian maritim. Seharusnya, memiliki peran aktif dalam menyusun instrumen keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional dan penyusunan regulasi nasional terkait partisipasi aktif Indonesia di kawasan dasar laut internasional. Indonesia harus menjadi contoh pengelolaan maritim dalam skala regional dan global. Tentu, agenda utamanya membangun kolaborasi; adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pembangunan ekonomi biru, penanggulangan sampah plastik di laut, serta tata kelola laut yang baik.
Ke depan, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan BUMN dirgantara sebagai bentuk nasionalisme untuk menciptakan “Drone Fishing” yang justru menjadi tujuan primadona sebagai modernisasi alat: tangkap, angkut, intai, riset, dan pengamanan laut. Seharusnya kebijakan KKP pada modernisasi alat tangkap berbasis Drone Fishing. Bukan pada kebijakan mobilisasi investor untuk keruk sumber daya ikan melalui instrumen investasi startup dari negara China dengan nilai jutaan dollars. Pemerintah disana sini, bicara keberlanjutan. Namun, sistemnya eksploitasi untuk kepentingan asing. Mana mungkin, pengusaha dan nelayan pada masa Corona Virus memiliki modal besar senilai 200 miliar.
Pemerintah tidak memiliki nilai optimisme dalam menegakkan kedaulatan perairan laut Indonesia. Bicara keberlanjutan, tetapi mekanisme pasar dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan, justru merusak. Logika kerusakan, akan terjadi 20 tahun mendatang yakni habisnya sumber daya ikan, kekosongan gagasan kedaulatan maritim, dan potensi laut Indonesia habis dijarah oleh penjajahan kapitalis Neokomunis dan kolonialis.
Laut merupakan salah satu bagian bumi yang terdampak paling besar dalam perubahan iklim, namun isu ini tidak banyak disinggung bahkan dalam Perjanjian Paris hanya memuat satu kata tentang laut yaitu “oceans” di bagian preambule saja. Perjanjian Paris merupakan kesepakatan negara-negara anggota Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk perubahan iklim (UNFCCC). Namun, tidak memiliki cakupan masalah laut dalam batang tubuhnya. Kekurangan ini telah menjadi keprihatinan negara-negara kepulauan dan negara pulau kecil dari sisi hukum internasional.
Indonesia telah memiliki dokumen NDC (Nationally Determined Contribution) tentang kelautan. Namun, upaya Indonesia tidak akan cukup apabila tidak ada upaya regional dan global karena pada dasarnya, samudera dan laut di planet bumi satu kesatuan. Dengan kondisi tersebut, Indonesia perlu mitigasi masalah kelautan menjadi bagian utama instrumen hukum internasional dibidang perubahan iklim.
Rujukan Nasional Data Kewilayahan Republik Indonesia yaitu; Luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia adalah 3.110.000 km2;
Luas laut teritorial Indonesia adalah 290.000 km2; Luas zona tambahan Indonesia adalah 270.000 km2; Luas zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah 3.000.000 km2; Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.800.000 km2; Luas total perairan Indonesia adalah 6.400.000 km2; Luas NKRI (darat + perairan) adalah 8.300.000 km2; Panjang garis pantai Indonesia adalah 108.000 km; Jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504, dan yang sudah dibakukan dan disubmisi ke PBB adalah sejumlah 16.056 pulau.
Dalam regulasi penangkapan ikan terukur, terkesan kampanye dipaksakan dalam diksi menjaga kelestarian sumber daya ikan yang merupakan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. Padahal dibalik pertimbangan dalam regulasi tersebut, sesungguhnya terdapat kepentingan besar dalam mengeruk kekayaan laut Indonesia.
Pesan politik kebijakan supaya terkesan mengelola laut secara baik dan benar, maka disebutkan pengelolaan perikanan harus berorientasi pada kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan agar memberikan kesempatan berusaha, meningkatkan keadilan, dan kesejahteraan nelayan, dan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan.
Menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, tidak harus eksploitasi secara berlebihan. Sistem lelang kuota seharusnya diperuntukan bagi nelayan-nelayan kecil dan menengah sembari diberikan modal dan jaminan kinerja produktivitas kapal dengan fasilitasi infrastruktur modernisasi alat tangkap sehingga peningkatan kesejahteraan nelayan dirasakan oleh nelayan kecil dan menengah Indonesia.
Kalau kebijakan lelang kuota tangkap pada amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sifatnya melindungi, melestarikan dan memelihara sumber daya ikan. Tanpa harus di eksploitasi sistem kuota sehingga tidak terjadi overfishing kedepan. Namun, regulasi kebijakan ini, mendasarkan pertimbangan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sementara UU Cipta Kerja sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk diperbaiki dalam jangka waktu dua tahun kedepan.
Sementara, masih banyak yang belum menyadari pentingnya peta kelautan Indonesia. Karena selama ini, Indonesia belum memiliki data yang lengkap mengenai pemetaan laut sehingga muda diklaim negara lain karena tidak memiliki data peta laut. Padahal data akurat merupakan super power bagi Indonesia untuk kedaulatan negara. Maka, perlu dilakukan pemetaan yang detail seputar pulau dan perkuat aparat penegak hukum di laut.
Investasi Startup Perikanan: Kuota Lelang Ikan, Jebakan Neokomunis China
Menjelang awal tahun 1970-an, atas kerja sama dengan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Pembangunan Asia (ADB) dibentuk suatu konsorsium Inter-Government Group on Indonesia (IGGI) yang terdiri atas sejumlah negara industri maju untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Saat itulah Indonesia dianggap telah menggeser sistem ekonominya atau semi kapitalisme.
Memasuki periode akhir 1980-an dan awal 1990-an, sistem ekonomi di Indonesia terus mengalami pergeseran. Kebijakan ekonomi pemerintah banyak dibawa ke arah liberalisasi ekonomi; liberalisasi sektor keuangan, industri, kelautan, perikanan, perindustrian dan perdagangan. Masa-masa pemerintahan sebelumnya merupakan tonggak kebijakan liberalisasi ekonomi di bidang keluatan dan perikanan. Menjamurnya industri perikanan di Indonesia, yang diikuti terjadinya transaksi utang luar negeri perusahaan swasta yang sangat pesat, mewarnai percaturan ekonomi Indonesia hingga saat ini.
Dampak ekonomi neoliberal dan neokomunis yang bertarung, membentuk impact bagi kelautan dan perikanan Indonesia pasca berbagai perjanjian dengan dua negara-negara utama yakni Amerika Serikat dan Tiongkok, yaitu dikuasainya sektor industri kelautan dan perikanan oleh swasta. Akibat menganut sistem mekanisme pasar bebas, pemerintah Indonesia harus melepaskan perannya dalam berbagai pengelolaan ekonomi perikanan yang ditandai dengan banyak dikuasainya sektor-sektor yang mengusai hajat hidup orang banyak (sektor kepemilikan umum). Hal itu dilakukan baik dengan cara langsung maupun melalui proses privatisasi swasta, seperti investasi Startup Perikanan yang disuntik oleh China kepada perusahaan perikanan yang beroperasi di Indonesia.
Pada 23 April 2004, Pemerintah Indonesia telah melakukan kerja sama (MoU) dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok yang ditandatangi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Menteri Pertanian tentang kerja sama perikanan. Yang saat itu disepakati untuk swastanisasi kelautan dan perikanan Indonesia dibawah konsep ekonomi biru.
Mengingat pada 3 Maret 2014, pemerintah Indonesia yang dipimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, menggelar pertemuan pertama Joint Committee on Fisheries Cooperation dengan delegasi Tiongkok yang dipimpin oleh Deputi Direktur Jenderal Biro Perikanan Kementerian Pertanian RRT, di Beijing. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding Kerja Sama Perikanan RI-Tiongkok yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI dan Menteri Luar Negeri RRT pada 2 Oktober 2013, di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas dua agenda pokok yaitu rancangan pengaturan kerja sama penangkapan ikan dan pengelolaan daerah perikanan terpadu di Natuna. Kedua isu tersebut dipandang penting guna menyamakan persepsi mengenai penataan kerja sama investasi di bidang perikanan. Khususnya yang terkait dengan hal-hal yang perlu dimasukkan dalam pengaturan pelaksanaan (implementing arrangement) yang akan dibahas dalam pertemuan Maritime Cooperation Committee pada minggu ketiga Maret 2014 di Jakarta.
Pada saat Indonesia hadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-17 ASEAN – Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar lalu. Dalam pidatonya, Presiden Indonesia menyampaikan tiga hal utama terkait kerjasama kemitraan ASEAN – RRT, yakni: pertama, peningkatan kerjasama di bidang ekonomi untuk kesejahteraan, pertumbuhan seimbang, investasi berkualitas, dan perdagangan. Kedua, Pembangunan infrastruktur regional. Ketiga, peningkatan kerjasama dibidang konektivitas maritim dan investasi startup perikanan.
Pada Rabu 13 April 2016 bahwa kerjasama Indonesia-RRT mulai dari tanggal 23 April 2004, Pemerintah Indonesia MoU dengan Pemerintah China RRT yang ditandatangani oleh Men-KKP dan Mentan tentang perikanan. Dasar MoU tersebut, pada tanggal 25 April 2005, deklarasi bersama antara RI dan RRT mengenai kemitraan strategis. Hal ini berulang kembali untuk memantapkan program kerjasama, sehingga diperlukan MoU, sebagaimana pada tanggal 21 Januari 2010, Rencana aksi implementasi Deklarasi Bersama antara RI dan RRT mengenai kemitraan strategis. Untuk memperkuat jalannya pendudukan aseng China RRT, pemerintah Indonesia saat itu menggelar karpet merah bagi China melalui MoU (kerjasama) pada 23 Maret 2012, MoU kerjasama Maritim antara pemerintah RI dan RRT.
Yang paling dahsyat bahwa MoU itu belum dicabut oleh pemerintah RI hingga sekarang, masih tetap berjalan. Pada tanggal 2 Oktober 2013 lalu juga, diadakan MoU Kerjasama KKP RI dengan Kementan RRT, yang isinya menyepakati tentang banyak hal, termasuk penangkapan ikan di laut Indonesia memakai sistem lelang kuota. Mereka anggap melalui berbagai isi MoU seperti meningkatnya investasi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan produk dan pemasaran maupun sebaran kapal – kapal perikanan tangkap yang berukuran 1000 – 5000 Gross Ton.
Dalam MoU tahun 2013 itu bahwa pemerintah Indonesia dan China juga siap saling bertukar data dan informasi, mulai dari data Vessel Monitoring System (VMS), eksport dan impor produk perikanan, pendaratan ikan, penangkapan ikan terukur sistem kuota, usaha patungan dan investasi budidaya darat, registrasi dan sertifikasi kapal penangkap ikan di bawah pengaturan yang merujuk kepada pasal – pasal MoU. Semua ini di bawah kendali asing yang bebas mereka lakukan apa saja dinegeri ini.
Pemerintah menduga, MoU tersebut membawa keberuntungan, namun ternyata penguasaan asing terhadap masa depan perikanan Indonesia. Mengapa demikian? MoU tersebut telah jauh masuk kearah pengembangan kerjasama secara teknis bidang perikanan tangkap dan budidaya, teknologi pasca panen, peningkatan pendapatan pasca produksi dan produk perikanan bernilai tambah, perlindungan keanekaragaman hayati perikanan hingga pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perikanan.
Kemudian disepakati juga dibentuk Komisi Bersama untuk menindaklanjuti MoU oleh beberapa Kementerian. Faktanya, regulasi Kepmen No 98 tahun 2021 tentang penangkapan ikan terukur, sala satu syarat teknis kebijakan tersebut, adalah pembentuk tim teknis di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang disebut tim beauty Contest. Tugas pokok dan fungsinya bekerja mencari, memanggil, meminta, menetapkan dan memberi kuota lelang tangkap ikan.
Sekarang mayoritas MoU itu di jalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui fasilitas jaminan investasi penangkapan ikan memakai sistem kuota lelang tangkap. Terutama, soal kerjasama dengan asing dalam hal sosialisasi, penangkapan ikan dan penyuluhan perikanan. Dalam susunan kebijakan, sudah bisa diprediksi kedepan, kapal asing akan menjadi raja disemua WPPNRI untuk menangkap ikan.
Menurut data yang bersumber dari Ditjen KSA tahun 2014 bahwa hubungan kerjasama ASEAN, dimulai secara informal pada tahun 1991 dan menjadi mitra wicara penuh ASEAN pada tahun 1996. Kerjasama kemitraan ASEAN meningkat menjadi kerjasama kemitraan strategis pada tahun 2003 hingga 2021 ini, disemua level kebijakan dan regulasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kerjasama yang menonjol adalah ekonomi, startup multilevel, maritim, Kelautan – Perikanan.
Terbukti, disepakati melalui perjanjian baru pada 3 Maret 2014 secara lebih teknis. Pertemuan pertama Joint Committee on Fisheries Cooperation dengan delegasi investor asing. Dalam pertemuan tersebut, merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU Perikanan RI dengan investasi maupun pengusaha yang berasal dari negara lain. Titik fokus pada dua agenda pokok yaitu rancangan pengaturan kerjasama penangkapan ikan berbasis kuota dan pengelolaan daerah perikanan terpadu di semua WPPNRI.
Pembahasan isu tersebut dipandang penting guna menyamakan persepsi mengenai penataan kerjasama investasi dan industri perikanan, khususnya terkait hal-hal yang dimasukkan dalam pengaturan pelaksanaan (implementing arrangement) yang dibahas dalam pertemuan Maritime Cooperation Committee pada minggu ketiga Maret 2014 di Jakarta waktu itu dan dilanjutkan pembicara dan kerjasama pemerintah November 2021 pada puncak G20 dan ASEAN tahun 2021 ini. Konsepnya, penangkapan terukur.
Pada dasarnya MoU tersebut bebani Indonesia bahwa memberi ijin beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan Asing. Namun demikian, Indonesia melihat masih terjadi penyalahgunaan perijinan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Salah satunya adalah yang terkait status kapal nelayan. Pemerintah harusnya melakukan pendataan, verifikasi, terhadap perusahaan perikanan Asing yang selama ini menguras kekayaan laut Indonesia melalui banyak MoU, modal minimal 200 miliar.
Para Asing yang memiliki bisnis industri perikanan mengiming-iming agar perikanan tangkap dan sistem pengelolaan ikan secara berkelanjutan, termasuk penggunaan alat tangkap nelayan yang selama ini dilarang. Justru, agenda – agenda pelarangan alat tangkap, penenggelaman kapal dan pergantian alat tangkap merupakan isu dan gerakan susupan asing kedalam kebijakan pemerintah. Termasuk konsep ekonomi biru.
Negara-negara yang sudah kategori penggerak industrialisasi adalah Amerika Serikat dan China saat ini. Faktor dominasi perusahaan startup hingga real state yang seolah merugikan banyak negara tempat nereka investasi. Apalagi, China bekerjasama dengan berbagai negara tak pernah menguntungkan pemilik kedaulatan resmi suatu negara. Bekerjasama dengan China sama tujuannya melenyapkan suatu negara yang sah. Karena pengalaman berbagai negara yang bekerjasama dengan China tidak ada yang berhasil, selalu menemui ajal kepunahannya, contoh besar: Turkistan.
Begitu juga pada problem investasi startup perikanan yang disuntik pembiayaan dari China dengan jutaan dollars. Pembiayaan ini, diterima oleh perusahaan perikanan Indonesia yang joint budget (dana) dengan asing (China). Kemudian, perusahaan – perusahaan yang di suntik ini, mengikuti tender kuota lelang ikan di kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena, tak mungkin nelayan tradisional dan pengusaha perikanan menengah Indonesia menerima suntikan dana startup karena kapal – kapal yang dimiliki berukuran kecil dalam hitungan gross tonnase.
Sementara, kapal – kapal penangkapan ikan yang dimiliki perusahaan perikanan Indonesia yang joint dengan China sebagai pemodal startup, kapalnya sangat besar. Bahkan dari 100 – 5000 gross tonnase. Kapal nelayan Indonesia sudah pada kecil gross tonnasenya. Maka pasti kalah dalam persaingan penangkapan ikan. Lagi pula, tidak mungkin mendapat kuota lelang ikan. Karena mereka tidak memiliki modal yang kuat sebagai perusahaan perikanan yang di suplay dana startup dari China.
Begitulah kerasnya persaingan monopoli dalam market ekonomi perikanan yang di fasilitasi oleh negara. Tentu sudah jelas mematikan nelayan – nelayan kecil itu sendiri karena kalah persaingan.[]
