jfID – Tahun ini peringatan Hari Demokrasi Internasional mengambil tema “COVID-19: A Spotlight on Democracy”. Demokrasi memang tidak bisa memproduksi vaksin Covid-19, tapi hanya dalam rezim demokratis, keselamatan banyak orang dijadikan prioritas. Dan pandemi ini menjadi ujian tentang seberapa serius gagasan demokrasi telah dipraktikkan sebuah negara.
Covid-19 telah menyerang semua negara, baik yang demokratis, setengah demokratis, pura-pura demokratis, monarkis, hingga otoritarian. Namun, kita sama-sama bisa melihat di negara-negara yang kualitas demokrasinya bagus, penanganan krisis berlangsung lebih baik dibandingkan negara lain yang kurang demokratis.
Hanya di negara-negara demokratislah, misalnya, pemerintah serius menyelamatkan rakyatnya. Sementara, di negara-negara yang defisit demokrasi, penguasa biasanya hanya sibuk menyelamatkan kekuasaannya sendiri. Di tangan pemerintahan otoriter, krisis bahkan gampang sekali dijadikan dalih untuk menciptakan kondisi darurat yang ujungnya melegitimasi pembatasan dan pengekangan kebebasan.
Demokrasi memang mempermudah mitigasi krisis, terutama dalam menuntut terpenuhinya sejumlah hal dasar, seperti kebebasan informasi, partisipasi publik, transparansi, serta akuntabilitas.
Jadi, kalau ada yang bertanya kenapa penanganan pandemi di negara kita hingga hari ini masih begini-begini saja, yang membuat kita diisolasi oleh 69 negara, maka perhatikanlah baik-baik wajah demokrasi kita. Melalui sejumlah Perppu yang telah dan akan dirilis, kita melihat pemerintah sedang mengkonsentrasikan kekuasaan di tangannya, baik kekuasaan legislasi maupun yudikasi.
Bisakah demokrasi berjalan tanpa trias politica, dengan kekuasaan yang sepenuhnya terkonsentrasi di tangan eksekutif?
Tak heran, survei LP3ES yang dirilis bulan lalu menunjukkan kalau mayoritas responden menyatakan demokrasi kita sedang berjalan ke arah yang suram.
