jfid – Peristiwa menggemparkan terjadi di Inggris baru-baru ini, di mana ratusan, bahkan ribuan warga Inggris, memilih meninggalkan tanah air mereka untuk berperang di Gaza, bergabung dengan Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Fenomena ini, yang berawal sejak 7 Oktober 2023, telah mengundang sorotan dunia.
Pusat Keadilan Internasional untuk Palestina (ICJP) tidak tinggal diam. Mereka mengambil langkah proaktif dengan mengirim surat mendesak kepada Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan (FCDO) Inggris.
Dalam surat tersebut, ICJP meminta klarifikasi segera tentang posisi pemerintah terkait warganya yang terlibat dalam konflik di Israel dan Gaza.
Banyak dari warga Inggris yang ikut berperang mungkin terlibat dalam potensi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Mereka berisiko menghadapi tuntutan hukum di masa depan apabila kasus ini dibawa ke pengadilan internasional.
Sementara itu, Israel telah memanggil 360.000 tentara cadangan dari berbagai belahan dunia untuk bergabung dalam pertempuran di Gaza.
Di Inggris, media dipenuhi dengan cerita tentang warga Inggris yang berjuang di IDF, banyak di antaranya mungkin bergabung melalui Mahal Programme.
Program sukarelawan ini memberikan kesempatan pada warga negara non-Israel untuk bertugas di IDF dalam peran tempur dan mendukung pasukan Israel hingga 18 bulan penuh.
Namun, pertanyaan penting muncul: Apa sikap pemerintah Inggris terkait warganya yang berperang di Israel atau Gaza? Perbandingan dengan kebijakan pemerintah terhadap Ukraina mencuat.
Pemerintah Inggris tegas melarang warga negaranya untuk terlibat dalam pertempuran di Ukraina. Mereka yang melanggar aturan ini dapat dijerat dengan tindak pidana.
Pertanyaan besar menggantung: Apakah warga Inggris yang terlibat dalam konflik di Israel atau Gaza akan menghadapi sanksi serupa? Hingga saat ini, pemerintah Inggris belum memberikan jawaban pasti.
Ketidakpastian ini tentu menimbulkan kekhawatiran, tidak hanya di kalangan masyarakat Inggris, tetapi juga di mata dunia. Keputusan pemerintah Inggris di masa depan akan menjadi penentu besar dalam menanggapi situasi ini dan mengelola kepentingan nasional serta hubungan internasional mereka.
