jfid – Pemilihan Presiden Indonesia 2024 akan menjadi ajang perebutan kekuasaan antara tiga calon utama, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.
Ketiganya memiliki latar belakang, visi, dan misi yang berbeda-beda, termasuk dalam hal politik luar negeri.
Politik luar negeri Indonesia sejak kemerdekaan selalu berpegang pada prinsip bebas-aktif, yang artinya Indonesia tidak memihak pada salah satu blok kekuatan dunia, tetapi berusaha berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan kerja sama internasional.
Prinsip ini juga sejalan dengan gerakan non-blok yang diinisiasi oleh Indonesia bersama negara-negara berkembang lainnya.
Namun, prinsip bebas-aktif tampaknya mulai terancam oleh pengaruh Amerika Serikat (AS) yang semakin kuat di kawasan Asia Pasifik. AS memiliki kepentingan strategis untuk membendung China yang menjadi rivalnya, dengan menggalang aliansi militer dan ekonomi dengan negara-negara di kawasan ini, termasuk Indonesia.
Salah satu wujud dari pengaruh AS adalah Strategi Indo-Pasifik, yang merupakan konsep kerja sama antara AS, Jepang, India, dan Australia untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Strategi ini juga menawarkan sejumlah inisiatif dan proyek pembangunan bagi negara-negara mitra, seperti infrastruktur, energi, dan digital.
Namun, Strategi Indo-Pasifik juga memiliki potensi untuk menimbulkan konflik dengan China, yang mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. China menolak klaim-klaim negara-negara ASEAN yang juga memiliki hak atas sumber daya alam di perairan tersebut. China juga mengkritik Strategi Indo-Pasifik sebagai upaya AS untuk mengganggu stabilitas dan kesejahteraan kawasan.
Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara terbesar dan paling berpengaruh di ASEAN harus berhati-hati dalam menentukan sikap dan kebijakan terhadap isu-isu strategis di kawasan. Indonesia harus tetap menjaga hubungan baik dengan semua pihak, baik AS maupun China, tanpa mengorbankan prinsip bebas-aktif dan kepentingan nasionalnya.
Sayangnya, tidak semua calon presiden 2024 memiliki komitmen yang sama terhadap prinsip bebas-aktif. Dari ketiga calon utama, hanya Ganjar Pranowo yang secara konsisten menunjukkan sikap yang seimbang dan bijak dalam menghadapi isu-isu politik luar negeri.
Ganjar Pranowo adalah kader PDIP yang berhaluan nasionalis ala Sukarno, presiden pertama RI. Ganjar Pranowo juga pernah menentang keras kedatangan tim sepak bola Israel ke Indonesia, sebagai bentuk solidaritas dengan rakyat Palestina.
Sementara itu, Prabowo Subianto tampaknya semakin condong ke arah AS dan mengabaikan skema politik luar negeri bebas-aktif. Hal ini terlihat dari pertemuan bilateral antara Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan RI dengan Lloyd Austin selaku Menteri Pertahanan AS pada Agustus 2021.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo Subianto menyatakan adanya kesamaan prinsip antara ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan Strategi Indo-Pasifik AS. Prabowo Subianto juga menyambut baik kerja sama pertahanan dan militer antara RI dan AS, termasuk pembelian senjata dan pendidikan personel militer.
Pernyataan Prabowo Subianto ini menuai kritik dari pemerintah China, yang menilai bahwa Prabowo Subianto telah menabur perselisihan dan menimbulkan masalah di kawasan.
Pernyataan Prabowo Subianto ini juga bertentangan dengan sikap Indonesia yang selama ini berusaha menjadi mediator dan fasilitator dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan secara damai dan sesuai dengan hukum internasional.
Selain Prabowo Subianto, Anies Baswedan juga patut diwaspadai sebagai calon presiden yang pro AS. Anies Baswedan adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Anies Baswedan memiliki latar belakang pendidikan di AS, baik di tingkat sarjana maupun doktor. Anies Baswedan juga pernah menjadi anggota Dewan Pemimpin Muda untuk Indonesia, sebuah organisasi yang didukung oleh AS untuk membina pemimpin-pemimpin muda di dunia.
Anies Baswedan belum secara eksplisit menyatakan sikapnya terhadap isu-isu politik luar negeri, namun ada beberapa indikasi yang menunjukkan kecenderungannya untuk mendekat dengan AS. Salah satunya adalah deklarasi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024, yang didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
PKS dan PKB adalah partai-partai Islam yang dikenal memiliki hubungan baik dengan AS. PKS pernah mendapat bantuan dari National Endowment for Democracy (NED), sebuah lembaga yang didirikan oleh Kongres AS untuk mendukung demokrasi di dunia, termasuk melalui operasi perubahan rezim di beberapa negara.
PKB juga pernah mendapat dukungan dari International Republican Institute (IRI), sebuah lembaga yang berafiliasi dengan Partai Republik AS dan terlibat dalam berbagai program kerja sama politik dengan partai-partai Islam di Indonesia.
Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa Anies Baswedan akan menjadi boneka AS jika terpilih menjadi presiden 2024. Anies Baswedan akan mudah dipengaruhi oleh kepentingan AS dan partai-partai pendukungnya, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan Indonesia.
Oleh karena itu, rakyat Indonesia harus cerdas dan kritis dalam memilih calon presiden 2024. Rakyat Indonesia harus mempertanyakan visi, misi, dan program-program calon presiden terkait dengan politik luar negeri.
Rakyat Indonesia harus memastikan bahwa calon presiden 2024 adalah orang yang berkomitmen untuk menjaga prinsip bebas-aktif dan kepentingan nasional Indonesia di kancah internasional. Rakyat Indonesia harus waspada terhadap calon presiden yang pro AS dan mengabaikan skema politik luar negeri RI bebas-aktif.
