Sumenep, jurnalfaktual.id, – Pasca DPRD Sumenep dikepung Ribuan Mahasiswa, Kamis 26 September. Pantauan jurnalfaktual.id, hanya ada segelintir anggota DPRD Sumenep periode 2019-2024 yang masuk kantor. Jum’at (27/9/2019).
Waktu menunjukkan 09.30, tampak terlihat, Gedung DPRD sepi, baik di ruang-ruang Komisi, maupun di ruang fraksi. Yang ada hanya pegawai Sekertariat DPRD dan para Satpam yang bertugas di meja resepsionis.
Para Satpam membenarkan, jika tak ada satupun anggota Dewan yang masuk kantor.
“Info nya ke luar kota mas, dan mungkin sebentar lagi ada. Saya tidak tau,” terang Satpam.
Tepat jam 09.45, Wiwid (partai Hanura) dan Indra Wahyudi wakil Ketua DPRD Sumenep (Partai Demokrat), tampak terlihat di Gedung DPRD. Pada pukul 10.00 Noufil (PKB) dan Nur Aini (Demokrat) datang masuk kantor.
Dari 50 Anggota DPRD Sumenep terpilih 2019-2024 hanya 4 Anggota Dewan yang masuk kantor. Indra Wahyudi, Wakil ketua DPRD Sumenep menyampaikan pada jurnalfaktual.id, jika Pimpinan DPRD saat ini dalam tugas ke luar kota.
Namun, Indra (sapaan akrabnya) mengatakan, alat kelengkapan DPRD Sumenep masih belum terbentuk. Dan 17 Anggota Pansus, saat ini menyelesaikan tugas pengesahan Tatib seperti DPRD lainnya. seharusnya di luar dari 17 dari anggota pansus, harus masuk kantor.
“Kantor DPRD tidak boleh kosong, Ada 17 Anggota Pansus yang saat ini mengemban tugas, mereka adalah alat kelengkapan Dewan. 33 anggota DPRD lainnya, Seharusnya stanbay dan masuk kantor. Dan 50 Anggota Dewan, itu sudah resmi dilantik dan diambil sumpah, jadi wajib masuk kantor,” tegasnya.
Tentunya bukan sebuah alasan, jika Alat kelengkapan DPRD seperti Komisi-Komisi masih belum terbentuk dan tidak masuk kantor.
Noufil, anggota Dewan asal dapil III yang baru terpilih dari PKB. Mengatakan pada jurnalfaktual.id, jika dirinya masuk kantor karena bertanggung jawab pada masyarakat.
“Saya tidak mau menghianati rakyat. Saya dipilih dan diberi amanah. Jika, saya tidak masuk kantor, saya makan gaji buta dan menghianati masyarakat,” tegas anggota Dewan, yang masih muda itu.
Laporan: DPP
