P3K Pakai Baju KORPRI? Ketahui Aturan dan Syarat Lengkapnya!

ZAJ By ZAJ
5 Min Read
P3K Pakai Baju KORPRI? Ketahui Aturan dan Syarat Lengkapnya!
P3K Pakai Baju KORPRI? Ketahui Aturan dan Syarat Lengkapnya!

jfid – Sering kali muncul pertanyaan mengenai aturan dan syarat penggunaan seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Dalam artikel ini, kami akan membahas secara mendalam mengenai topik tersebut, memberikan informasi yang akurat, aktual, dan jelas untuk menjawab berbagai pertanyaan Anda.

Apa Itu P3K dan KORPRI?

Sebelum masuk ke dalam detail aturan dan syarat, penting untuk memahami apa itu P3K dan KORPRI. P3K adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Status pegawai ini termasuk dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan.

Sementara itu, KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia) adalah organisasi yang beranggotakan ASN, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta anak perusahaan.

KORPRI berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya dan sebagai wadah untuk mengembangkan profesionalisme serta integritas pegawai.

Aturan Seragam P3K

Meski P3K dan PNS sama-sama berstatus ASN, ada perbedaan dalam aturan seragam yang harus mereka kenakan.

P3K, misalnya, harus mengenakan pakaian dinas harian (PDH) berupa kemeja putih dan celana atau rok hitam pada hari Senin hingga Rabu.

Aturan ini berbeda dari seragam PNS yang memiliki variasi tertentu tergantung pada kebijakan instansi masing-masing.

Aturan mengenai pakaian dinas ASN, termasuk P3K, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan ini merinci jenis-jenis seragam yang harus dikenakan serta kesempatan-kesempatan kapan seragam tersebut digunakan.

P3K dan Seragam KORPRI

Pertanyaan penting yang sering diajukan adalah apakah P3K boleh mengenakan seragam KORPRI. Menurut ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, P3K memang diperbolehkan mengenakan seragam KORPRI.

Ketentuan ini diatur dalam Surat Edaran Nomor 025/3293/SJ tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Surat edaran ini menetapkan bahwa semua ASN, baik PNS maupun P3K, di lingkungan pemerintah daerah diizinkan memakai seragam batik KORPRI.

Detil Ketentuan Penggunaan Seragam KORPRI

Penggunaan seragam KORPRI oleh P3K tidak lepas dari aturan yang ketat. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

  1. Hari Penggunaan: Seragam batik KORPRI biasanya dikenakan pada hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, umumnya pada hari Kamis atau hari besar nasional tertentu.
  2. Kelengkapan: Seragam harus dikenakan lengkap sesuai dengan ketentuan, termasuk atribut dan tanda pengenal yang melekat pada seragam.
  3. Pemeliharaan: Seragam harus dijaga kebersihannya dan tidak boleh dikenakan dalam kondisi yang lusuh atau rusak. Pemeliharaan yang baik mencerminkan sikap profesional dan kehormatan terhadap instansi.
  4. Kedisiplinan: Penggunaan seragam harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ketidaksesuaian dalam penggunaan seragam dapat dikenai sanksi disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Manfaat Penggunaan Seragam KORPRI

Penggunaan seragam KORPRI oleh P3K memiliki berbagai manfaat. Di antaranya adalah:

  • Identitas dan Kebanggaan: Seragam KORPRI mencerminkan identitas sebagai bagian dari korps ASN yang memiliki komitmen terhadap pelayanan publik.
  • Kebersamaan: Penggunaan seragam yang seragam meningkatkan rasa kebersamaan dan kesatuan di antara sesama pegawai.
  • Profesionalisme: Seragam KORPRI mendukung peningkatan profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan, meskipun P3K dan PNS memiliki aturan seragam yang berbeda, keduanya diperbolehkan untuk mengenakan seragam KORPRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 025/3293/SJ tahun 2022, yang mengatur tentang penggunaan seragam batik KORPRI oleh seluruh ASN di lingkungan pemerintah daerah.

Penggunaan seragam KORPRI oleh P3K tidak hanya mematuhi aturan yang ada, tetapi juga membawa manfaat berupa identitas, kebanggaan, dan peningkatan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Dengan memahami aturan dan syarat penggunaan seragam KORPRI ini, diharapkan para P3K dapat lebih disiplin dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, sekaligus memperkuat kebersamaan dan identitas sebagai bagian dari ASN di Indonesia.

Semoga artikel ini membantu Anda mendapatkan gambaran lengkap mengenai aturan dan syarat penggunaan seragam KORPRI oleh P3K. Tetaplah mematuhi peraturan yang ada demi menjaga kehormatan dan profesionalisme sebagai pegawai pemerintah.

Share This Article