jfid- Pada tahun 2015, korupsi menjadi isu yang sangat sensitif di Indonesia, terutama setelah ditemukannya beberapa kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi.
Salah satu kasus yang paling mencuat adalah dugaan korupsi yang melibatkan Khofifah Indar Parawansa, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial.
Pada bulan Oktober 2015, Khofifah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyalahgunaan dana APBN dalam sejumlah proyek yang tidak jelas
Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya penyelewengan dana dalam proyek-proyek sosial yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial.
Dugaan ini diperkuat dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan ketidakwajaran dalam alokasi dan penggunaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk program kesejahteraan sosial.
Menurut sumber internal di KPK, investigasi awal menunjukkan adanya aliran dana yang tidak sesuai prosedur dan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi serta politik.
“Kami menemukan indikasi kuat bahwa dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan awalnya. Ada beberapa proyek fiktif dan penggelembungan anggaran,” kata salah satu penyidik KPK yang tidak ingin disebutkan namanya.
Proses Penyelidikan
Pada Oktober 2015, KPK secara resmi memulai penyelidikan terhadap Khofifah Indar Parawansa.
Penyelidikan ini mencakup penelusuran aliran dana dan audit mendalam terhadap proyek-proyek yang didanai oleh Kementerian Sosial.
“Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Tidak ada yang kebal hukum, termasuk pejabat tinggi sekalipun,” ujar Ketua KPK saat itu, Agus Rahardjo, dalam sebuah konferensi pers.
Dalam proses penyelidikan, KPK memanggil sejumlah saksi termasuk pegawai Kementerian Sosial, kontraktor proyek, dan beberapa pejabat daerah yang terlibat.
Selain itu, KPK juga mengumpulkan berbagai dokumen dan bukti digital yang menguatkan dugaan tersebut.
