jf.id – Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, belakangan ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, ia dikritik oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) sebagai milik partai politik, bukan milik rakyat. Kritikan ini tentu saja menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, terutama dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan partai pengusung Jokowi.
PDIP membela Jokowi dengan mengatakan bahwa presiden adalah milik seluruh rakyat Indonesia, tanpa membeda-bedakan daerah pemilihan atau latar belakang.
PDIP juga menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah yang dijalankan oleh Jokowi didasarkan pada platform dari seluruh partai politik yang mendukungnya, tidak hanya PDIP. PDIP bahkan mengklaim bahwa partai politik dan rakyat adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
Namun, apakah benar Jokowi bukan milik PDIP? Apakah benar Jokowi adalah milik rakyat? Ataukah Jokowi sebenarnya milik siapa?
Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat lebih jauh tentang latar belakang dan perjalanan karier politik Jokowi. Jokowi adalah presiden Indonesia yang pertama yang bukan berasal dari elite politik atau militer Indonesia.
Dia terpilih bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla pada tahun 2014 dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada tahun 2019.
Jokowi pernah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta dari tahun 2012 hingga 2014 dan sebagai wali kota Surakarta dari tahun 2005 hingga 2012.
Dia dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dan peduli dengan pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Jokowi juga merupakan ketua Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara sejak tahun 2023. Dia aktif dalam menjalin kerjasama regional dan internasional untuk mengatasi berbagai isu seperti pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan perdagangan.
Jokowi merupakan kader dari PDIP, yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri. PDIP adalah partai politik terbesar di Indonesia yang memiliki ideologi nasionalis dan sosialis demokrat.
Kita bisa melihat bahwa Jokowi memang memiliki banyak prestasi dan pengalaman sebagai pemimpin. Namun, kita juga bisa melihat bahwa Jokowi sangat bergantung pada PDIP sebagai partai politik yang menaunginya. Tanpa PDIP, Jokowi mungkin tidak akan bisa menjadi presiden.
Hal ini dibuktikan oleh pernyataan Megawati sendiri, yang berseloroh bahwa nasib Jokowi akan berbeda dengan saat ini jika tidak ada PDIP . Megawati pun memberikan penjelasan mengapa nasib Jokowi kasihan bila tidak ada PDIP. Ia mengingatkan, secara ketentuan, dukungan PDIP merupakan syarat legal formal agar Jokowi bisa menjadi presiden .
Megawati juga mengungkapkan bahwa ialah yang menyarankan agar Jokowi memilih Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden pendampingnya dan Mahfud MD sebagai menteri . Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa Jokowi sebenarnya tidak memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan politik. Ia harus mengikuti arahan dari Megawati dan PDIP.
Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa Jokowi bukan milik PDIP, tapi milik Megawati. Megawati adalah orang yang paling berpengaruh dalam menentukan nasib dan arah kebijakan pemerintahan Jokowi. Megawati adalah orang yang paling berkuasa di balik layar.
Jokowi bukan milik rakyat, tapi milik Megawati. Jokowi adalah boneka yang dikendalikan oleh Megawati. Jokowi adalah bayangan dari Megawati. Mungkin, tapi periode Jokowi sudah hampir usai. Jokowi tidak ingin dikenalikan oleh partai, sehingga dia bermain politik dua kaki.
