Bangkalan, Jf.Id– Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ((DPRD) Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Senin (13/01/2020).
Kedatangan mereka dalam rangka silaturrahmi. HMI dalam kesempatan itu menyentil kesiapan Kabupaten Bangkalan menyambut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019, dimana Bangkalan masuk kawasan gerbang kertosusila.
Ketua Cabang HMI Bangkalan Efendi Paradana mengatakan, dalam menyambut Perpres 80 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bangkalan harus memiliki pemetaan wilayah strategis.
“Kami mendorong pemerintah daerah ini memiliki pemetaan strategis. Jadi pemetaan strategis ini akan efisien dalam rencana percepatan pembangunan ini,” kata dia kepada Jurnalfaktual.Id.
Efendi menyampaikan, Perpres ini berbicara percepatan pembangunan, peningkatan investasi dan pengembangan sektor industri. Pemkab Bangkalan, lanjut dia sangat penting memiliki sektor basis menyambut kawasan percepatan pembangunan.
Dalam teori pembangunan, lanjut dia, terdapat tiga (3) sektor basis yang harus diperhatikan agar roda perekonomian berjalan. Pertama wilayah primer sebagai sumber produk lokal. Kedua wilayah kalihan, yaitu pusat distribusi bahan kebutuhan, dan ketiga wilayah pusat distribusi hasil produksi terkumpul.
“Sementara Kabupaten Bangkalan dari data belum siap, maka perlu dan harus penyiapkan data dan regulasi yang baik dari pemda dan DPRD,” ungkapnya.
Menurut dia, Kabupaten Bangkalan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2010 memiliki visi- misi kabupaten industri, perdagangan dan jasa. Oleh karenanya, perbaikan infrastruktur dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) harus ditingkatkan.
“persiapan yang harus ditekankan ini adalah perbaikan infrastuktur dan peningkatan SDM- nya,” tegasnya.
Selain itu, Ia menyebut generasi milenial di Kabupaten Bangkalan 90 persen siap menyambut Perpres 80 Tahun 2019. Karena, mayoritas pemuda dan mahasiswa banyak tergabung dalam wadah organisasi baik tingkat kabupaten maupun kecamatan.
“Jadi atas dasar itu milenial di daerah ini saya rasa 90 persen siap. Tinggal para pemuda dan mahasiswa mampu bertanggungjawab atas ilmu yang ditempuh. Sehingga tidak menjadi penonton ketika pembangunan itu terealisasi,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Bangkalan Moh. Fahad sangat mengapresiasi atas masukan dari HMI Cabang Bangkalan. Menurutnya, masukan yang telah disampaikan akan dibicarkan dengan pihak Pemkab Bangkalan.
“Kami tampung masukan itu dan akan kami bicarakan lebih lanjut dengan pihak pemkab,” ungkapnya.
Menurut dia, Perpres 80 Tahun 2019 merupakan peluang besar bagi Bangkalan untuk bisa bersaing dengan kabupaten/kota dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Mau tidak mau kita harus siap. Jadi, penting memang menyambut Perpres ini agar dampak percepatan pembangunan ini bisa dirasakan betul oleh masyarakat Bangkalan, bukan yang lain,” tandasnya.
Sebelumnya, Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron mengaku menyambut baik lahirnya Perpres 80 Tahun 2019. Ra Latif sapan lekatnya mengungkapkan, dirinya sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
“Kami sudah berkoodinasi dengan ibu khofifah atas rencana percepatan pembangunan itu dimana Bangkalan masuk bagian kertosusila,” kata dia kepada Jurnalfaktual.Id saat ditemui di Pendopo Agung. Selasa (07/01/2020) pagi.
Ra Latif juga mengaku memiliki permintaan kepada Pemerintah Pusat maupun Provinsi agar percepatan pembangunan ini dampaknya dapat dirasakan betul oleh putera daerah Kabupaten Bangkalan.
“Antara lain dampaknya ada peningkatan sumber daya manusia (SDM), dan Ibu khofifah menyampaikan bahwa SMK/SMA gratis. Ini untuk meningkatkan SDM dan menyambut serta meraskaan pembangunan itu,” ucapnya.
Dalam peningkatan SDM itu, Ra Latif juga meminta agar diimbangi dengan pelatihan khusu agar masyarakat Bangkalan tidak menjadi penonton.
“Jangan sampai putra daerah menjadi penontotn, ini harapan kami,” tegasnya.
Penulis : Syahril
Ediror : Neng
