jfid – Kenaikan harga beras ini tentu saja memberikan dampak bagi masyarakat, khususnya para konsumen dan produsen beras. Bagi konsumen, harga beras yang tinggi akan mengurangi daya beli dan kesejahteraan mereka. Bagi produsen, harga beras yang tinggi seharusnya memberikan insentif bagi mereka untuk meningkatkan produksi dan pendapatan mereka. Namun, apakah hal ini benar-benar terjadi?
Dampak Kenaikan Beras pada Ekonomi Indonesia
Beras adalah makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi beras per kapita di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 114,6 kg. Namun, harga beras di Indonesia terus mengalami kenaikan sejak akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) menunjukkan bahwa harga beras medium pada 21 Maret 2023 bergerak Rp 13.150-Rp 13.300 per kilogram (kg), lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) baru beras yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 10.900-Rp 11.800 per kg².
Kenaikan harga beras ini tentu berdampak pada ekonomi Indonesia, baik dari sisi produsen maupun konsumen. Dari sisi produsen, kenaikan harga beras dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, terutama bagi mereka yang memiliki surplus produksi. Namun, kenaikan harga beras juga dapat menimbulkan biaya produksi yang lebih tinggi, seperti biaya pupuk, benih, tenaga kerja, transportasi, dan pengolahan. Selain itu, kenaikan harga beras juga dapat memicu spekulasi dan penimbunan oleh para pedagang dan tengkulak, yang dapat mengganggu distribusi dan pasokan beras di pasar.
Dari sisi konsumen, kenaikan harga beras dapat membebani biaya hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah dan menghabiskan sebagian besar pengeluarannya untuk membeli beras. Kenaikan harga beras dapat menurunkan daya beli dan konsumsi masyarakat, serta meningkatkan risiko kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kenaikan harga beras juga dapat berdampak pada kesehatan dan gizi masyarakat, karena dapat menyebabkan kekurangan asupan karbohidrat dan kalori yang dibutuhkan tubuh. Selain itu, kenaikan harga beras juga dapat mempengaruhi inflasi secara keseluruhan, karena beras merupakan salah satu komponen utama dalam perhitungan indeks harga konsumen (IHK).
Untuk mengatasi dampak kenaikan harga beras ini, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis, seperti:
– Meningkatkan produksi dan produktivitas beras nasional melalui pengembangan teknologi pertanian, perluasan lahan sawah, optimalisasi irigasi, peningkatan kualitas benih dan pupuk, serta pemberian insentif dan bantuan kepada petani.
– Mengendalikan harga beras di pasar melalui penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP), penegakan HET, operasi pasar oleh Perum Bulog, serta pengawasan dan penindakan terhadap praktik spekulasi dan penimbunan oleh para pelaku usaha.
– Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat melalui diversifikasi pangan lokal, pemberian bantuan sosial berupa beras atau uang tunai kepada masyarakat miskin dan rentan, serta penyuluhan dan edukasi tentang pola makan sehat dan bergizi.
Dengan demikian, diharapkan dampak kenaikan harga beras pada ekonomi Indonesia dapat diminimalisir dan stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat dapat terjaga.
Setiap menjelang pemilihan presiden (Pilpres), masyarakat Indonesia kerap dihadapkan dengan masalah kenaikan harga bahan pokok. Bahan pokok atau sembako adalah sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan daging ayam, telur ayam, susu, bawang merah dan bawang putih, gas elpiji dan minyak tanah, serta garam. Bahan-bahan ini sangat penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, baik sebagai sumber energi, protein, vitamin, maupun mineral.
Namun, menjelang Pilpres 2024 yang akan digelar pada 14 Februari 2024, harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional maupun modern mulai merangkak naik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata harga beras premium per kilogram di tingkat penggilingan pada November 2021 adalah Rp 9.539, naik 0,81% dibandingkan dengan Oktober 2021 yang sebesar Rp 9.449. Harga gula pasir juga mengalami kenaikan sebesar 0,76% dari Rp 13.500 per kilogram menjadi Rp 13.600 per kilogram. Harga minyak goreng curah naik 0,67% dari Rp 12.900 per liter menjadi Rp 12.980 per liter. Harga daging sapi naik 0,66% dari Rp 121.000 per kilogram menjadi Rp 121.800 per kilogram. Harga telur ayam ras naik 0,58% dari Rp 24.100 per kilogram menjadi Rp 24.250 per kilogram.
Kenaikan harga bahan pokok ini tentu memberikan dampak negatif bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Kenaikan harga bahan pokok dapat menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan angka kemiskinan dan ketimpangan. Selain itu, kenaikan harga bahan pokok juga dapat memicu inflasi dan mengganggu stabilitas ekonomi makro.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok menjelang Pilpres. Pertama, faktor musiman atau cuaca yang tidak menentu dapat mempengaruhi produksi dan pasokan bahan pokok. Misalnya, musim kemarau yang panjang dapat mengurangi hasil panen padi dan jagung, sehingga menyebabkan kelangkaan beras dan jagung di pasaran. Musim hujan yang berlebihan juga dapat mengganggu distribusi bahan pokok dari daerah produsen ke daerah konsumen.
Kedua, faktor permintaan dan penawaran yang tidak seimbang juga dapat memicu kenaikan harga bahan pokok. Permintaan bahan pokok cenderung meningkat menjelang Pilpres karena adanya aktivitas politik seperti kampanye dan rapat umum yang membutuhkan banyak logistik. Sementara itu, penawaran bahan pokok cenderung stagnan atau bahkan menurun karena adanya spekulasi atau penimbunan oleh para pedagang atau importir untuk mendapatkan keuntungan lebih besar.
Ketiga, faktor biaya produksi dan distribusi yang meningkat juga dapat menyebabkan kenaikan harga bahan pokok. Biaya produksi dapat meningkat karena adanya kenaikan harga pupuk, benih, obat-obatan, tenaga kerja, dan lain-lain. Biaya distribusi dapat meningkat karena adanya kenaikan harga BBM, tol, tarif angkutan umum, dan lain-lain.
Keempat, faktor kebijakan pemerintah yang kurang tepat atau tidak konsisten juga dapat berdampak pada kenaikan harga bahan pokok. Misalnya, kebijakan impor bahan pokok yang tidak sesuai dengan kebutuhan domestik atau tidak memperhatikan waktu yang tepat dapat menyebabkan fluktuasi harga di pasaran. Kebijakan subsidi atau insentif bagi petani atau produsen juga harus diberikan secara adil dan transparan agar tidak menimbulkan distorsi atau ketidakpuasan di kalangan pelaku usaha.
Untuk mengatasi masalah kenaikan harga bahan pokok menjelang Pilpres, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dan sinergis dari semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Pemerintah harus melakukan pengawasan dan pengendalian harga bahan pokok secara ketat dan berkesinambungan. Pemerintah juga harus meningkatkan produksi dan ketersediaan bahan pokok dalam negeri dengan memberikan dukungan dan fasilitas bagi petani atau produsen. Pemerintah juga harus melakukan impor bahan pokok secara selektif dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan domestik. Pemerintah juga harus memberantas praktik spekulasi atau penimbunan bahan pokok oleh para pedagang atau importir yang merugikan masyarakat. Pemerintah juga harus memberikan bantuan sosial atau subsidi bagi masyarakat miskin atau rentan agar dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.
Pelaku usaha harus menjalankan usahanya sesuai dengan norma etika dan hukum yang berlaku. Pelaku usaha harus menjaga kualitas dan kuantitas bahan pokok yang dijualnya. Pelaku usaha juga harus menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran dengan tidak melakukan spekulasi atau penimbunan. Pelaku usaha juga harus bersikap kooperatif dan transparan dengan pemerintah dalam hal penyediaan data dan informasi mengenai stok dan harga bahan pokok.
