DPP Laskar Sasak Dukung Omnibus Law

Lalu Nursaid
3 Min Read

jfID – Dewan pimpinan pusat DPP Laskar Sasak melakukan konferensi pers terkait dukungannya terhadap Undang-undang Omni Buslaw, dalam hal Ini ketua laskar sasak Lalu Taharudin yang di dampingi Sekretaris DR. Wahyudi dan jajaran pengurus pusat menyatakan sikap mendukung Omnibus Law ini yang bersifat positif, Selasa (17/03/2020).

Kaitannya dengan itu, Sekretaris Laskar Sasak menyampaikan, Laskar Sasak sebagai salah satu elemen daerah NTB khususnya Lombok merasa terpanggil untuk ikut andil dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah.

“Kita laskar sasak mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait Undang-undang Omnibus Law yang bersifat positif, demi terciptanya kestabilan dan berkeadilan kepada seluruh rakyat Indonesia,” ungakap Lalu Taharudin ketua Laskar Sasak.

Lanjutnya, Laskar Sasak juga ikut serta untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia. Terkait dengan maslah itu Laskar Sasak lebih menggaris bawahi masalah investasi di daerah.

“Jadi investasi yang mendorong pertumbuhan Ekonomi Nasional, karena kita lihat Lombok sebagai daerah yang sangat berpotensi, khususnya di bidang pariwisata,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga menerangkan, dalam bidang pariwisata tersebut sangat berpeluang besar wilayah Lombok menjadi kawasan pariwisata yang sangat diperhitungkan dan itulah yang akan di kawal oleh Laskar Sasak.

“Terlebih saat ini sedang giatnya pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Mandalika,” terangnya.

Sementara itu, Dr.Wahyudi menegaskan lebih kepada sistem stabilitas, agar investasi atau investor yang datang ke daerah kita bisa merasa nyaman, dengan kondisi daerah kita nyaman, maka wisatawan pun merasa betah di Lombok.

“Sehingga sektor keamanan menjadi faktor yang sangat penting untuk di kawal, agar bagai mana kita mampu meminimalisir keadaan kemaanan. Karena akhir-akhir ini berita kriminal hampir setiap hari terjadi baik skala kecil dan besar,” paparnya.

Oleh karena itu, lanjut Wahyudi, dalam mendukung program pemerintah sebagai salah satu elemen masyarakat NTB kita berupaya menunjukkan bentuk kepedulian kita dengan cara mengamankan stabilitas dan kondusifitas daerah, terutama terkait dengan masalah investasi yang ada di daerah kita.

“Karena salah satu potensi untuk mendapatkan tambahan APBD itu merupakan pariwisata karena kesempatan untuk menjadi tuan rumah MotoGP ini tidak semua daerah mendapatkan dan alhamdulillah Lombok bisa menjadi salah satu tuan rumah sirkuit,” jelasnya.

Maka dari itu perlu di lakukan pengembangan dan pembinaan UMKM, kerena jumlah UMKM di NTB ini per tahun 2019 sebanyak 664000 UMKM. Berdasarkan data dari BPS dan Dinas Koperasi dan UMKM yang terbaru, kalau kita bagi dengan jumlah desa, 1000 desa per desa 1000 UMKM.

“Tidak kalah penting dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sampai saat ini masih sangat minim. Maka berikanlah kami ruang terbuka untuk mengembangkan hal tersebut,” tandasnya.

*Ikuti jfid di Google News, Klik Disini.
*Segala sanggahan, kritik, saran dan koreksi atau punya opini sendiri?, kirim ke email faktual2015@gmail.com

Share This Article