jfid – Sejak Jumat, 26 Februari 2021, Achmad Fauzi dan Dewi Khalifah resmi dilantik Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Terhitung 330 hari hingga Jumat 21 Januari 2022.
Hampir genap setahun (365 hari) Achmad Fauzi dan Dewi Khalifah Pimpin Sumenep. Kepemimpinannya dinilai gagal oleh Mahasiswa, karena tidak merealisasikan janji kampanyenya, sebagaimana janji politik pemerataan daratan dan kepulauan. Hingga saat ini ketersediaan listrik di kepulauan masih belum terpenuhi dan angka kemiskinan masih tinggi.
330 hari Achmad Fauzi dan Dewi Khalifah pimpin Sumenep, jurnalfaktual.id mencatat, ada 17 kali peristiwa demonstrasi yang ditujukan pada pemerintahan Achmad Fauzi dan Dewi Khalifah. Dari 17 kali unjuk rasa, 13 kali di kantor Pemkab Sumenep, 1 kali di kantor Disperindag, 1 kali di kantor DPMD, 1 kali di kantor Bappeda, dan 1 kali di kantor Dinas Pendidikan kabupaten Sumenep.
Berbagai peristiwa penting pun terjadi, mulai Ambulance yang tak bisa lewat karena terhalang demonstran hingga penolakan Agus Dwi Saputra sebagai Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sumenep.
Dalam rentang waktu satu bulan, di tahun 2022. Terjadi 5 rentetan demonstrasi, baik dari mahasiswa maupun elemen masyarakat. di bulan Januari 2022 menjadi bulan yang penuh Demonstran dibandingkan bulan-bulan di tahun 2021.
Di masa pemulihan pandemi, semoga demonstrasi tidak menjadi klaster covid baru di kabupaten Sumenep.
Dari 330 hari Achmad Fauzi dan Dewi Khalifah memimpin Sumenep, berikut 17 peristiwa Demonstrasi yang terjadi;
Selasa, 9 Maret 2021, Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS), menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bappeda Sumenep di Jl. Trunojoyo.
Mereka menolak rencana penambangan fosfat di beberapa kecamatan di Kabupaten Sumenep. Para mahasiswa menilai Pemkab Sumenep telah membuka ruang untuk penambangan fosfat, melalui review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2013-2033.
Jumat, 12 Maret 2021, Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS) melakukan aksi di depan gedung Pemkab Sumenep.
Dalam aksi itu, mahasiswa meminta agar Bupati Sumenep Achmad Fauzi melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kinerja buruk dan sempat bersentuhan dengan hukum.
Jumat, 25 Juni 2021, Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken (HIMPASS) Menyoal listrik di beberapa Desa di Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumenep.
Pasalnya, di beberapa Desa di Kepulauan Sapeken masih banyak pulau yang belum dapat perhatian proyek listrik dari pemerintah, begitupun dengan proyek listrik di beberapa Desa kepulauan Sapeken yang mangkrak, yang hanya tiang listrik saja berdiri bertahun-tahun.
Selasa, 9 Juni 2021, Ratusan warga datang melakukan demonstrasi dari Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan mendesak Kepala DPMD Sumenep, Moh Ramli turun jabatan.
Pasalnya, banyak persoalan Pilkades 2021 yang menurutnya dinilai tak jelas dan beberapa poin dari Perbup Pilkades 2021 perlu direvisi.
Kamis, 12 Agustus 2021, Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se- Kabupaten Sumenep, melakukan demonstrasi di depan kantor Pemkab. Mahasiswa turun jalan untuk menuntut transparansi anggaran penanganan Covid-19 yang dinilainya selama ini sangat tidak transparan.
Senin, 23 Agustus 2021, Aksi turun jalan menyikapi video Camat Batang-Batang, Joko Suwarno yang melontarkan kalimat curi sapi warga yang tidak mau divaksin.
Kamis, 09 September 2021, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Kangayan (Formaka), berunjuk rasa ke kantor Bupati Sumenep, Mereka menuntut kejelasan soal nyala listrik di Kecamatan Kangayan, Kepulauan Kangean. (Menagih janji politik Achmad Fauzi dan Dewi Khalifah)
Jumat, 11 Oktober 2021, Demonstrasi Mahasiswa Sumenep yang mengatasnamakan Gerakan Perjuangan Demokrasi Rakyat (GPDR) di kantor Disperindag Sumenep, terjadi kekerasan oleh oknum Polisi pada mahasiswa.
Jumat, 29 Oktober 2021, Demo Mahasiswa di kantor Pemkab Sumenep, menagih janji politik Achmad Fauzi dan Dewi Khalifah terkait pemerataan ekonomi wilayah daratan dan kepulauan Sumenep. Salah satunya ketersediaan listrik dan tingginya angka kemiskinan.
Senin, 01 November 2021, Ambulance menuju RSUD H. Moh Anwar tak bisa lewat, karena massa pendemo. Dan massa aksi langsung berdiri untuk memberikan jalan kepada mobil ambulance untuk diberikan lewat.
Mahasiswa menilai, angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep yang dinilai masih cukup tinggi. Menurutnya, berdasarkan data yang dia miliki jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep sebanyak 8,25 ribu jiwa, sementara garis kemiskinan sebesar Rp. 382.491 per kapita perbulan, bertambah Rp. 25.018. (Tudingan Mahasiswa, pada gagalnya kepemimpinan Ahmad Fauzi dan Dewi Khalifah memimpin Sumenep).
Rabu 3 November 2021, Ada lima tuntutan pada aksi tersebut, diantaranya pemerintah daerah perlu mengambil sikap atas alih fungsi lahan dan penanganan terhadap tambak udang tanpa izin.
Kamis, 30 Desember 2021, Demonstrasi gabungan Majelis Pemuda Revolusi Madura Raya (MPR) menuntut tambang ilegal yang dilakukan oleh salah satu oknum pengusaha yang bernama IM, karena telah merusak akses jalan dan merusak alam di Desa Gaddu Barat, Kecamatan Ganding, Sumenep.
Demonstrasi Tahun 2022, Kepemimpinan Fauzi-Eva
Rabu, 5 Januari 2022, Demo warga Matanair, kecamatan Rubaru, menuntut Bupati Sumenep melaksanakan perintah PTUN yang isinya mengangkat Rasidi sebagai Kades Matanair periode 2019-2025.
Senin, 10 Januari 2022, Demo warga Matanair, kecamatan Rubaru, menuntut Bupati Sumenep melaksanakan perintah PTUN yang isinya mengangkat Rasidi sebagai Kades Matanair periode 2019-2025.
Selasa, 11 Januari 2022, demo Mahasiswa di kantor Dinas Pendidikan kabupaten Sumenep, mempertanyakan Agus Dwi Saputra sebagai Kadisdik baru.
Senin, 17 Januari 2022, Demo warga Matanair, kecamatan Rubaru, menuntut Bupati Sumenep melaksanakan perintah PTUN yang isinya mengangkat Rasidi sebagai Kades Matanair periode 2019-2025. Terjadi peristiwa, massa aksi robohkan pintu pagar pemkab Sumenep.
Kamis, 20 Januari 2022, demo Mahasiswa PMII Sumenep, menuntut untuk mencopot Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sumenep. Mahasiswa rusak kawat berduri yang dipasang kepolisian dan mahasiswa
menerobos pintu pagar pemkab Sumenep. (DN).
