“Zaman Menteri KKP Susi Pudjiastuti Budaya Konsultasi Publik Sebelum Membuat Kebijakan Hilang (Terhapus). Namun, Edhy Prabowo Lakukan Pembangkitan Budaya Tersebut. Sebelum Mengambil Kebijakan, Edhy Prabowo Menginstruksikan Kajian-Kajian Akademik, Forum Konsultasi, Focus Group Discussion (FGD) dan dialog: Diskusi Publik, Seminar dan Survei.”
Rusdianto Samawa, Ketua Umum Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI)
jf.id – Dari berbagai sudut pandang, konsultasi publik dianggap menjadi istilah yang populer dengan berkembangnya proses-proses partisipatif dalam penentuan kebijakan dan perumusan/ penyusunan peraturan perundang-undangan yang tentunya akan berdampak bagi nelayan dan masyarakat yang bertumpuan hidupnya di sektor Kelautan dan Perikanan (KP).
Istilah ini sering terkait dengan proses yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), meskipun sebenarnya asosiasi nelayan juga dapat melakukan konsultasi publik di daerah-daerah untuk memperoleh masukan mengenai suatu rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusunnya.
Tetapi, ada hal yang berbeda. Bahkan masalah yang paling krusial zaman Menteri KKP Susi Pudjiastuti, membuat Peraturan dan/atau kebijakan tanpa ada kajian akademik, tanpa ada dialog pakar, ahli dan meminta pendapat masyarakat.
Zaman Edhy Prabowo: membuat kebijakan yang sangat baik dan disambut gegap gempita oleh oara stakeholders kelautan dan Perikanan. Melalui Instruksi Nomor B.717/MEN-KP/XI/2019 tentang kajian terhadap peraturan bidang Kelautan dan Perikanan. Tentu, proses pengambilan keputusan melibatkan partisipasi publik dengan sentral kegiatan konsultasi.
Selama 2 bulan ini, Edhy Prabowo Menteri KKP berhasil menggelar kegiatan konsultasi Publik berdurasi 2 kali dalam seminggu. Dalam kegiatan konsultasi publik itu: mengundang para pakar untuk ikut memberi masukan terkait kebijakan yang sebaiknya diambil pemerintah. Sebab, yakini para pakar merupakan pihak yang lebih tahu soal kebijakan yang bisa bermanfaat.
Tetapi, pada periode lalu, mantan Menteri KKP Periode 2014 – 2019 mengambil kebijakan sangat “koboy policy”. Saya menyebut “Koboy Policy” sebagai gambaran bahwa proses pengambil kebijakan dan keputusan membuat peraturan itu tanpa ada konsultasi publik, tanpa meminta pendapat para ahli, tanpa memanggil nelayan sebagai perasa akibat peraturan dan tanpa bertabayyun kepada pengusaha perikanan.
Praktek “Koboy Policy” banyak disukai oleh netizein, tetapi secara fakta dan meluas mematikan dunia usaha kelautan dan perikanan. Zaman Menteri KKP Susi Pudjiastuti sektor kelautan dan perikanan hancur lebur.
Maka patut, mengingatkan agar kebijakan dapat di diambil, tidak dilakukan dengan asal. Sebab, yang terpenting adalah memberikan nilai tambah bagi pemahaman masyarakat nelayan dan bisa berpartisipasi menentukan arah masa depannya.
Periode Edhy Prabowo: usaha-usaha pengambilan keputusan tidak aur-auran, yang benar dilanjutkan dan yang lemah diperbaiki serta yang salah diluruskan. Para pakar-pakar dilibatkan sehingga nelayan dapat manfaat dan nilai tambah dari kebijakan.
Konsultasi publik yang bangkitkan oleh Edhy Prabowo sangatlah beragam. Secara umum instruksi untuk kajian-kajian tentang peraturan sebelumnya, baru sekarang ditemukan dari sudut pandang relasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan masyarakat.
Proses pembangkitan budaya Konsultasi publik itu sendiri diartikan sebagai cara, mekanisme, dan proses melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan baik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Jalan metodologi Edhy Prabowo dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan publik, sudah dinilai benar. Namun, ini bukan berarti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat menetapkan kebijakan tanpa sepengetahuan stakeholders: nekayan, masyarajat dan pengusaha.
Semangat instruksi menteri Edhy Prabowo memaknai bahwa publik memiliki hak untuk dimintai pendapatnya, memperoleh penjelasan, mengajukan usulan dan mengoreksi secara terus menerus setiap keputusan dan kebijakan yang diambil. Bahkan, jika dianggap perlu, misalnya untuk menyikapi hal-hal yang sangat kritis, publik juga perlu terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan menjelaskannya diberbagai ruang media massa.
Di sini, peran penting asosiasi nelayan dan para pemangku kepentingan lain yang diakui oleh pemerintah. Konsultasi publik yang dilakukan pemerintah untuk melibatkan stakeholders dalam merumuskan sebuah kebijakan atau peraturan yang akan membangun terjadinya hubungan dua arah antara pemerintah dan nelayan.
Periode Menteri Edhy Prabowo sangat rasional, terbuka dan objektif. Hampir tidak ada ruang untuk menentukan keputusan sendiri, selalu melibatkan masyarakat: nelayan, pengusaha dan pesisir disektor kelautan dan Perikanan. Artinya tidak akan ada lagi “KOBOY POLICY.”
