jfID – DALAM Sidang Kabinet, amarah Presiden Joko Widodo tumpah. Beliau menyesalkan langkah para menterinya yang terkesan lamban dalam bekerja tanpa penetrasi yang berarti dalam mengimplementasikan sebuah regulasi. Kemenkes misalnya, dari anggaran sekitar 75 triliun rupiah cuma terserap sekitar 1,5%. Hal tersebut benar-benar sebuah “tragedi” yang (seakan) tidak dapat lagi ditoleransi. Dari keteledoran itu (sebut saja begitu) pada gilirannya berimplikasi pada politik sehingga mumunculkan “#Indonesiaterserah” yang jika dibiarkan bisa membuat degradasi kewibawaan pemerintah (deterioration of government authority) di mata rakyat. Lebih-lebih dengan serta-merta hadirnya “bumbu pemedas” lain yaitu RUU HIP yang menjadi blunder di panggung perpolitikan nasional, semua itu bisa menjadi batu sandungan (stumbling block) pemerintahan Jokowi.
Resufle Kabinet
Dari ketidakpaduan kinerja kabinet Indonesia Maju Jilid 2 tersebut serta-merta memunculkan wacana resufle kabinet. Jokowi yang selama ini tampak sejuk dan lindap tiba-tiba (bisa) "beringas" di sidang paripurna kabinet dan seolah-olah ada "pembusukan dari dalam" (decay from within) pada struktur kabinetnya. Jika kemudian Jokowi benar-benar meresufle kabinetnya tersebut, maka akan menumbuhkan spekulasi baru sekaligus risiko lahirnya figur sakit hati (hurt figure). Sebagaimana kasus resufle sebelumnya sederet nama laiknya Rizal Ramli, Sudirnan Said, Anies Baswedan, dan lain-lain akhirnya mereka menjadi kritikus bahkan rivalitas di pemerintahan Jokowi. Inilah yang dalam politik dinamai kelompok sakit hati (hurt group).
Dalam perpolitikan modern lahirmya kelompok sakit hati adalah hal yang biasa, karena memang tidak ada kawan atau lawan abadi kecuali kepentingan abadi. Dengan demikian, memang resufle kabinetlah saya kira merupakan kebijakan yang terbaik dari Jokowi, dan hal tersebut merupakan hak prerogatif seorang presiden, dan daripada memelihara ulat dalam pot bunga (keep caterpillars in flower pots) yang bisa merusak keindahan. Sebab kinerja seluruh perangkat pemerintahan dari presiden hingga perangkat terbawah (termasuk ASN tentunya) adalah bekerja di alam krisis (abnormal), bukan bekerja di alam normal, maka sebagai konsekuensi logis para variabel pemerintahan dituntut tugas yang sangat ekstra. Di pundak Jokowi ada 267 juta jiwa bukan sekadar orang sekantor kabinet. Itu saja! ***
