jfid – Pengguna Media sosial dalam negara demokrasi adalah “parlemen jalanan” yang semestinya tetap diberikan ruang dalam menyampaikan aspirasi, pikiran, uneg-uneg dan kritikannya, tanpa dibayang-bayangi oleh ancaman dan pidana.
Selama sumbangsih pemikiran atau kritikan atas kebijakan yang sudah jalan masih dalem konteks memajukan negara, kenapa pemerintah harus riasu dan risih. Justru mereka patut diberikan apresiasi, karena mereka tidak meminta gaji. Apalagi menuntut kenaikan gaji.
Kecuali mereka yang menebar “Hoax”, menyebarkan fitnah dan perpecahan anak bangsa atas nama kebebasan.
Negara ini butuh maju dan untuk memajukannya butuh gotong royong semua rakyat. 500an anggota parlemen belum tentu cukup mewakili 275 jutaan rakyat Indonesia. Apalagi sidangnya sangat terbatas, bahkan bisa jadi lebih banyak jam kunjungan kerjanya daripada duduk serius menyikapi persoalan-persoalan rakyat.
“Cuitan” orang-orang di media sosial sangat masuk akal dijadikan catatan, meskipun tidak sepenuhnya dibenarkan. Sebab mereka berposisi sebagai penonton yang lebih leluasa melihat ke semua sisi tanpa tekanan, sehingga sangat mudah bagi mereka menemukan cela dan kekurangan. Saya yakin, insya Allah masih banyak orang baik yang lebih menguasai dan lebih memikirkan negara ini, tapi tidak bernasib “ngantor” di Senayan.
Kami tidak sedang menyoroti gedung DPR atau pemerintah, tapi kami sedang mencintai Indonesia menjadi “Baldatun Thayyibah-wa Robbun Ghofur” dengan cara yang masuk akal.
Bramada Pratama Putra
