Samsat Kapal Perikanan: Legacy Bang Zul Gubernur NTB
“Upaya Bang Zul Gubernur NTB menarik minat investor Kelautan dan Perikanan adalah kompetisi sengit di tingkat global dalam proses kemudahan perizinan.”
________________
jfid – Saya turut berbangga atas inovasi yang dikerjakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Gemilang. Tulisan saya kemarin, forwarder kepada beberapa Menteri Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Termasuk saya mengirim kepada banyak akademisi, aktivis dan pegiat antikorupsi. Apalagi, pengusaha kelautan dan perikanan dalam dan luar negeri. Ikut saya share tulisan dan berita Samsat kapal.
Saya ikut bangga pada ide dan gagasan Kadis Kelautan dan Perikanan Prov. NTB serta Mas Yudi Kabid Perikanan Tangkap. Bahwa spirit samsat kapal perikanan merupakan upaya perpendek perizinan yang memudahkan para pengusaha kapal perikanan untuk mengurus izin.
Samsat kapal perikanan memiliki dampak ekonomi sosial yang luar biasa. Kebijakan pertama diseluruh Indonesia yang baru dilakukan di Prov. NTB. Kebijakan Samsat ini bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah lainnya.
Presiden atau Ketua Umum Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) memuji langkah kebijakan samsat kapal perikanan. Pasalnya baru di NTB dilakukan. Ia pun berharap, semoga Pemprov NTB bisa berlakukan pelayanan perizinan ini ke seluruh Kabupaten dan Kecamatan yang basis masyarakat pesisir sebagai pendorong tumbuhnya ekonomi sosial yang baik.
Semoga diseluruh Indonesia dapat mencontoh dari Pemprov NTB untuk terus bergerak melayani perizinan kapal – kapal perikanan sehingga mudah bagi nelayan kecil dan besar peroleh izin berusaha.
Kebijakan ini, menjadi Legacy Bang Zul Gubernur NTB yang menghadirkan solusi bagi masalah-masalah masyarakat pesisir. Karena isu utama selama dua tahun ZulRohmi berkuasa adalah investasi yang ramah dan kemudahan izin.
Dalam dua tahun terakhir di NTB kedatangan investasi sebagai portofolio pembangunan Kelautan dan Perikanan sedang alami peningkatan.
Menurut BPS NTB: Trend investasi meningkat, ekonomi NTB bisa tumbuh di atas 6%, sebelumnya 5% lebih. Laju pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan era ZulRohmi tertinggi terjadi tahun 2018 – 2019, yakni 5,07%.
NTB bisa terhindar dari middle income trap jika pertumbuhan ekonomi segera melaju di atas 6%. Investasi langsung selama dua tahun terakhir rata-rata bertumbuh pada konsumsi rumah tangga, komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 2019 tercatat meningkat.
Bank Indonesia (BI) perwakilan NTB mencatat bahwa; PMTB NTB triwulan 1 2019 tumbuh 7,75 persen secara tahunan. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan PMTB triwulan IV 2018 sebesar 4,24 persen.
Koran Lombok Pos 22 Juni 2019 kabarkan: peningkatan karena dukungan investasi bangunan, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan realisasi penjualan semen pada triwulan I mencapai 25,89 persen. Investasi mesin dan alat berat juga mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari meningkatnya impor barang model senilai USS 16 juta.
Sementara, realisasi penanaman modal triwulan I mencapai Rp 1,07 triliun. Rinciannya; Rp 717 miliar dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Rp 360 miliar dari penanaman modal asing (PMA). Berdasarkan sektornya, realisasi penanaman modal triuwlan I lebih didominasi sektor pariwisata dan transportasi perhubungan.
Tentu, realisasi investasi harus permudah proses perizinan sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi, investasi, terutama investasi langsung. Maka Pemprov harus dorong berbagai kemudahan perizinan, termasuk Samsat Kapal Perikanan.
Samsat Kapal Perikanan Provinsi NTB merupakan upaya hadirkan investasi yang memiliki orientasi pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan. Tentu NTB kedepan akan berkontribusi terhadap iklim suhu investasi di Indonesia.
Pada Ease of Doing Business 2018, Indonesia berada di peringkat ke-72 dari 190 negara yang disurvei. Untuk kriteria kemudahan memulai bisnis, Indonesia di urutan 144 dan pada urusan izin konstruksi, Indonesia terseok di peringkat ke-108. Indonesia boleh berbangga karena ada peningkatan peringkat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Upaya Bang Zul Gub NTB menarik minat investor Kelautan dan Perikanan adalah kompetisi sengit di tingkat global dalam proses kemudahan perizinan. Pemerintah yang paling cepat perbaiki iklim investasi akan mendapat keuntungan lebih besar.
Saat ini, investasi langsung tidak saja dibutuhkan Pemprov NTB dan emerging market, melainkan juga masyarakat pesisir NTB harus merasakannya.
Pemerintah Prov NTB harus aktif dalam kegiatan investasi yang produktif agar hasil ekspor yang rendah dapat ditingkatkan. Karena itu, mulai hari ini, perizinan sebagai bagian dari persyaratan investasi harus dipermudah.
Samsat kapal perikanan merupakan kemudahan perizinan jangan lagi sekadar slogan, melainkan sungguh – sungguh direalisasi. Selain mudah, proses perizinan juga harus mampu mencegah kelambatan. Pergub 44 Tahun 2020 sudah terang – benderang dan proses perizinan berjalan cepat.
Inilah Legacy Bang Zul Gubernur NTB selama dua tahun. Siapapun yang mencari apa yang dikerjakan Pemprov NTB. Maka harus mencermati kebijakannya secara objektif. Perlu juga dicermati oleh semua orang yang selama ini kritik Gubernur yang katakan tak punya hasil selama dua tahun.
Terutama para pengkritik yang berfikir gaya Jalomang Jelomang. Tentu tidak akan objektif menilainya. Hanya mengikuti hawa nafsu untuk berkuasa sehingga mengkeritik kebijakan Gubernur seperti orang kesurupan kemasukan Jin dan Setan.[]
