jfid – Transisi kelautan – perikanan sedang stagnan. Walaupun sudut pandang ekonomi masih berjalan. Namun belum menentukan sebagai pemasok Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara maksimal.
Bagi negara dan pemerintah, penting pasokan PNBP sangat diharapkan maksimal kedepan agar terjadi keseimbangan.
Karena itu, ada beberapa hal yang menjadi pekerjaan rumah kedepan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:
- Membangun Awareness Kepercayaan Masyarakat Indonesia, wabil khusus: nelayan, pembudidaya, petambak, petani garam, pedagang bakulan, rumah tangga nelayan, pekerja industri, masyarakat perikanan umum, petani rumput laut, pengusaha, eksportir dan lain sebagainya.
Sikap awareness dan trust sesuatu yang wajib dikerjakan dalam masa kerja pemerintah agar sektor kelautan dan perikanan menjadi penopang zona inti dari perputaran ekonomi masyarakat.
Selain itu trust itu perlu di implementasikan dalam bentuk kebijakan melalui skema mental keterbukaan (open metality) sehingga trust pengelolaan kelautan dan perikanan menjadi bagian penting dari pembangunan negara.
- Evaluasi kebijakan, kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum memenuhi standar harapan masyarakat: nelayan, pembudidaya, petambak, petani garam, pedagang bakulan, rumah tangga nelayan, pekerja industri, masyarakat perikanan umum, petani rumput laut, pengusaha, eksportir dan lain sebagainya.
Karena masih berkutat pada monopolicy (satu kebijakan) yang selama ini hanya mengatur dan melarang tanpa bisa transfer power desentralisasi ke daerah sebagai basic pengelolaan kelautan dan perikanan.
Justru munculnya Undang – Undang Omnibuslaw menjadi energi baru Kelautan dan Perikanan yang bisa diatur pembagian kewenangan pengelolaan sektor unggulan komoditas Kelautan dan Perikanan, baik dari aspek perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.
- Keberlanjutan Ekosistem. Selama beberapa tahun silam, sangat nyata persaingan kelompok konservasionism dengan empowering (pemberdayaan) sosial ekonomi. Kedepan harus ada keseimbangan yang diciptakan melalui harmonisasi sistem keberlanjutan ekosistem yang memperhatikan dari pelbagai aspek, misalnya: pemberantasan illegal fishing harus melibatkan semua pihak seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), TNI, POLRI.
Terutama, soal perizinan yang harus tersentralisasi sesuai UU OMNIBUSLAW yang harus dipercepat sehingga dunia usaha Kelautan – Perikanan dapat bangkit secaa cepat. Hal itu dilakukan untuk percepatan pola gerak ekonomi masyarakat sehingga kegiatan penangkapan dan budidaya dapat mencapai target sesuai roadmap pemerintah.
- Pemberantasan Korupsi. Strategi ini sangat penting sebagai capaian sektor Kelautan dan Perikanan. Komitmen berantas korupsi merupakan indikator kemajuan untuk mencapai keberlanjutan, baik dalam proses pemberantasan ilegal fishing, perizinan, dan realisasi anggaran.
Hal itu menjadi prioritas yang harus dicapai sebagai bentuk komitmen bersama menumbuhkan kepercayaan publik atas berbagai masalah dan carut marut sektor Kelautan dan Perikanan.
Demikian, terima kasih
Rusdianto Samawa
Front Nelayan Indonesia (FNI)
