jfid- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menjadi sorotan dalam berbagai isu terkait tanggung jawab dan etika dalam pemerintahan.
Dengan latar belakang sebagai tokoh yang berkomitmen pada pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Khofifah sering kali berbicara tentang pentingnya kekuatan moral dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan yang bersih.
Namun, perjalanannya tidak selalu mulus, dan beberapa kasus menempatkannya pada ujian batas antara tanggung jawab dan pelanggaran etika.
Kekuatan Moral dan Tanggung Jawab dalam Mencegah KKN
Pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2021, Khofifah menyatakan bahwa kekuatan moral dan tanggung jawab adalah benteng utama dalam mencegah tindakan KKN.
Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa pendidikan di Pondok Pesantren Bumi Sholawat memiliki kekuatan jaringan nasional dan internasional yang dapat membantu membangun nilai-nilai kejujuran dan integritas di kalangan pejabat dan birokrat.
“Korupsi sering terjadi karena kesempatan dan penyimpangan akhlak maupun moral. Pendidikan dan pengawasan internal dan eksternal sangat penting dalam mencegah tindak pidana korupsi,” ungkap Khofifah .
Pengangkatan Guru PPPK dan Sistem Merit
Dalam tahun 2023, Pemprov Jawa Timur di bawah kepemimpinan Khofifah mendapat apresiasi kategori PATUH atas pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku (NKK).
Khofifah menjelaskan bahwa pengangkatan guru kategori prioritas (P1) telah diselesaikan, dengan total 6.141 guru diangkat. “Kami telah memfasilitasi semua prosesnya, tetapi masih ada peserta yang enggan melamar,” ujar Khofifah .
Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Pemprov Jatim terhadap penerapan sistem merit dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.
Khofifah juga sering menyoroti kesejahteraan rakyat sebagai tanggung jawab negara.
Dalam berbagai kesempatan, ia menyatakan bahwa negara harus hadir dan memberikan perhatian kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang selama ini kurang diperhatikan.
“Pemerintah daerah dan perguruan tinggi harus berperan aktif dalam pengentasan warga tidak mampu. Data warga miskin harus terus divalidasi agar bantuan tepat sasaran,” tegasnya .
Salah satu isu yang menempatkan Khofifah dalam sorotan adalah kasus pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memprotes proses pendaftaran Gibran, menyoroti banyaknya problem etika dalam pencalonan tersebut.
Meskipun Khofifah tidak terlibat langsung, posisinya sebagai Gubernur Jawa Timur menuntutnya untuk selalu mempertimbangkan etika dalam pemerintahan dan menegakkan nilai-nilai hukum serta etika .
Kasus Khofifah mengungkapkan tantangan dan kompleksitas dalam menjalankan pemerintahan yang berintegritas. Khofifah terus menekankan pentingnya kekuatan moral dan tanggung jawab sebagai benteng utama dalam mencegah KKN.
Namun, penerapan nilai-nilai ini sering kali dihadapkan pada kenyataan yang sulit dan penuh tekanan.
Dalam situasi seperti pencalonan Gibran, Khofifah dan pemimpin lainnya harus memastikan bahwa tindakan mereka selaras dengan standar etika dan hukum yang berlaku.
Secara keseluruhan, Khofifah menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan KKN dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Namun, ia juga harus menghadapi tantangan dalam menjaga etika dan integritas di tengah dinamika politik dan pemerintahan yang kompleks.
Kasus-kasus yang melibatkan dirinya menjadi pengingat akan pentingnya kekuatan moral, tanggung jawab, dan transparansi dalam pemerintahan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.
